Connect with us

POLITIK

Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc

Published

on

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Foto: aktualitas.id

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan penolakannya terhadap usulan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ad hoc dalam persiapan pemilu mendatang. Menurutnya, pembentukan KPU-Bawaslu ad hoc tidak hanya berpotensi mengurangi efektivitas dan efisiensi kinerja, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap kualitas dan kemandirian para penyelenggara pemilu.

Dalam pernyataan yang disampaikan, Ketua Komisi II menekankan bahwa pemilu yang sukses memerlukan dua hal penting: konsolidasi elektoral dan konsolidasi finansial. Ia mengingatkan bahwa ketika berbicara tentang finansial, bukan berarti berpikir untuk melakukan tindakan ilegal, melainkan untuk memahami tingginya biaya politik yang harus dihadapi para calon. “Perempuan harus memiliki perspektif ini, oleh karena itu penting untuk melibatkan lebih banyak entrepreneur perempuan dalam tim-tim politik,” tuturnya, Minggu (22/12/2024)

Sebagai mantan aktivis, Rifqinizamy Karsayuda menyebut bahwa banyak penyelenggara pemilu saat ini berasal dari kalangan aktivis yang memiliki pengalaman di organisasi kepemudaan, sehingga penting untuk mengedukasi mereka agar bisa menjadi entrepreneur yang mandiri. “Kita perlu melatih mereka agar memiliki kemandirian ekonomi dan tidak hanya bergantung pada posisi di KPU atau Bawaslu,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda, terutama mantan aktivis, untuk belajar berbisnis. “Jadi, mari kita kembangkan potensi mereka daripada menyibukkan diri dengan pembentukan lembaga ad hoc yang tidak jelas manfaatnya.”

Dalam pernyataannya, Ketua Komisi II menyampaikan bahwa alih-alih memperbanyak job description yang tidak efektif, lebih baik semua pihak bisa bekerja sama dalam kapasitas yang sudah ada. “Lebih baik kita fokus pada penguatan institusi yang ada daripada menambahkan beban kerja dengan pembentukan ad hoc yang justru akan membawa masalah baru,” tegasnya, mengundang gelak tawa dari hadirin dengan gaya bicaranya yang santai.

Dengan tegas, ia mendorong ruang kolaborasi yang lebih luas, terutama untuk perempuan dalam politik dan kewirausahaan, agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam proses pemilihan umum yang akan datang. “Kami ingin agar semua potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya membentuk tim dari kalangan yang sama tanpa keberagaman,” pungkasnya. (Yan Kusuma)

Continue Reading

Trending