Komunikasi Publik Jadi Tantangan Utama Enam Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran

AKTUALITAS.ID – Enam bulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai oleh tantangan komunikasi publik yang serius. Riset terbaru Indonesia Social Insight (IDSIGHT) mengungkapkan bahwa 75,3% publik menilai negatif kinerja Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Tak hanya itu, sejumlah menteri juga mendapat sorotan tajam akibat kontroversi dan kegagalan menyampaikan kebijakan secara efektif.

Komunikasi yang Kacau dan Kontroversi Menteri

Laporan IDSIGHT menunjukkan bahwa selain Hasan Nasbi, beberapa menteri lain juga mendapat penilaian buruk dari publik, antara lain:

Bahlil Lahadalia (ESDM): 71,6% negatif

Yandri Susanto (Mendes PDT): 67,2% negatif

Budi Arie Setiadi (Menkop UKM): 60,8% negatif

Maruarar Sirait (Perumahan Rakyat): 64,1% negatif

Natalius Pigai (HAM): 55,1% negatif

Presiden Prabowo sendiri mengakui masalah komunikasi ini dalam pertemuan dengan 7 pemimpin redaksi media di kediamannya di Hambalang (6/4/2025). Menurutnya, kendala muncul karena pejabat baru belum terbiasa dengan pola komunikasi publik, bukan karena sikap anti-kritik.

Program Unggulan yang Tak Tersosialisasi dengan Baik

Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan sejumlah program prioritas, seperti:
✔ Makan Bergizi Gratis (MBG)
✔ Cek Kesehatan Gratis (CKG)
✔ Pembangunan 3 Juta Rumah
✔ Pendirian 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

Namun, sosialisasi yang lemah membuat program-program ini kurang dikenal masyarakat. Johan Santosa dari IDSIGHT menekankan, Pemerintah harus lebih agresif menyampaikan keberhasilan dan menjawab kritik, bukan sekadar bereaksi saat ada masalah.

Respons Pemerintah: Perbaikan atau Sekadar Ganti Juru Bicara?

Menyadari masalah ini, Prabowo akhirnya menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai juru bicara tambahan. Namun, langkah ini dinilai belum cukup jika tidak diikuti dengan strategi komunikasi yang lebih terstruktur.

Keresahan Publik & Harapan ke Depan

Selain isu komunikasi, pemerintah juga dihadapkan pada kritik soal penundaan pengangkatan CPNS dan kebijakan yang dianggap tidak jelas. Riset IDSIGHT sendiri dilakukan dengan menganalisis ribuan tanggapan di media sosial (Instagram, X/Twitter, Facebook, TikTok) pada 6-15 April 2025.

Prabowo perlu segera membenahi komunikasi pemerintah jika tidak ingin program-program bagusnya tenggelam oleh kontroversi, tegas Johan. (Mun/Ari Wibowo)