POLITIK
Istana Bantah Isu “Matahari Kembar”, Jokowi dan Prabowo Hanya Belum Cocok Jadwal Bertemu

AKTUALITAS.ID – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap harmonis, meski keduanya belum bertemu pasca-Pilpres 2024.
Ia membantah keras anggapan publik tidak adanya pertemuan disebabkan konflik politik atau isu “matahari kembar” dalam kepemimpinan nasional.
“Enggak ada begitu-begitu. Ini hanya analisa yang berlebihan. Beliau berdua hanya belum cocok waktunya untuk bertemu,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Prasetyo menyatakan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo kelak akan berlangsung dalam konteks silaturahmi antar-tokoh bangsa, bukan agenda politik atau kekuasaan.
Ia juga menegaskan, Jokowi tidak bermaksud mempengaruhi arah pemerintahan Prabowo.
“Pak Jokowi sudah menyampaikan tidak ada istilah ‘matahari kembar’. Kepemimpinan sepenuhnya diserahkan kepada Pak Prabowo,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi publik soal dinamika hubungan Jokowi dan Prabowo, menyusul belum adanya pertemuan terbuka setelah Pilpres 2024 serta isu tentang pengaruh Jokowi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru. (Ari Wibowo/Mun)
-
NASIONAL12/05/2025 15:22 WIB
GARUT BERDUKA: 11 Orang Tewas dalam Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI
-
NASIONAL12/05/2025 15:00 WIB
Judi Jadi Cuan Negara? DPR Lirik Legalisasi Kasino untuk Tambah Pundi-pundi APBN
-
NASIONAL12/05/2025 12:00 WIB
Jubir PCO Tegaskan Presiden Prabowo Terbuka Kritikan Masyarakat
-
NUSANTARA12/05/2025 12:30 WIB
Gunung Semeru Erupsi 3 Kali, Semburan Abu Capai 4.376 Mdpl
-
OLAHRAGA12/05/2025 17:00 WIB
Jakarta Bhayangkara Presisi Juara Proliga 2025 usai Kalahkan LavAni
-
POLITIK12/05/2025 13:00 WIB
Zulhas Tegaskan Target PAN Masuk “Empat Besar” pada Pemilu 2029
-
OTOTEK12/05/2025 13:30 WIB
Generasi Zonk, PPATK Bongkar Fakta Anak di Bawah Umur Jadi Pemain Judi Online Kelas Kakap
-
DUNIA12/05/2025 14:00 WIB
Geger Timur Tengah: Trump Dikabarkan Akan Umumkan Pengakuan Negara Palestina