Pengamat: Pelemahan Rupiah Bukan Salah Pemerintah Saat Ini

AKTUALITAS.ID – Pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17 ribu per dolar Amerika Serikat memicu sorotan tajam. Namun pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli menegaskan kondisi itu tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dipo, tekanan berat terhadap rupiah saat ini merupakan akumulasi persoalan ekonomi lama yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.

“Ini bukan murni kesalahan pemerintah saat ini, tapi memang ada dosa-dosa pemerintahan sebelumnya,” ujar Dipo dalam tayangan YouTube Abraham Samad, Minggu (24/5/2026).

Dipo menilai pemerintahan Prabowo kini menghadapi beban berat berupa utang besar dan tekanan fiskal yang sudah mengakar sejak beberapa tahun terakhir.

Di tengah situasi itu, pemerintah disebut memilih strategi ekspansi fiskal agresif dengan menggelontorkan belanja negara besar-besaran demi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap bergerak.

“Pemerintah sekarang memang agresif, belanja pemerintah jor-joran. Strateginya ingin menggenjot pengeluaran supaya ekonomi tumbuh,” katanya.

Menurut Dipo, strategi tersebut dilakukan dengan harapan roda ekonomi berputar lebih cepat sehingga penerimaan pajak meningkat. Namun konsekuensinya, pemerintah juga membutuhkan tambahan pembiayaan dan utang baru.

Ia turut menyoroti ancaman defisit fiskal yang mulai terasa di tengah tekanan global dan domestik yang semakin berat.

Tak hanya faktor internal, Dipo menyebut gejolak geopolitik dunia ikut memperparah kondisi rupiah. Konflik Iran yang memicu lonjakan harga minyak dunia disebut menjadi salah satu pemantik tekanan pasar.

“Rupiah melemah bukan hanya karena geopolitik, tapi memang sebelumnya ekonomi kita kurang baik. Istilahnya ditiup saja goyang,” ujarnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata Dipo, pelemahan rupiah kini tidak hanya terjadi terhadap dolar AS, tetapi juga terhadap mata uang negara tetangga seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, hingga baht Thailand.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal adanya persoalan fundamental dan struktural dalam ekonomi nasional yang membutuhkan pembenahan serius dari pemerintah. (Bowo/Mun)