POLITIK
Didesak Dimakzulkan, Jokowi: Presiden-Wapres Itu Satu Paket
AKTUALITAS.ID – Presiden ke – 7, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara merespons desakan sejumlah purnawirawan TNI yang meminta DPR dan MPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya. Jokowi menegaskan Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang tak bisa dilangkahi begitu saja.
“Negara ini kan negara besar yang punya sistem. Ya ikuti saja prosesnya sesuai sistem ketatanegaraan,” kata Jokowi usai menghadiri acara di Solo, Jumat (6/6/2025).
Isu pemakzulan ini mencuat kembali usai Forum Purnawirawan TNI mengirim surat resmi ke parlemen, meminta proses impeachment terhadap Gibran. Namun Jokowi menanggapinya dengan tenang.
Menurutnya, surat dari para purnawirawan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sah. “Biasa saja. Itu dinamika demokrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Jokowi menegaskan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berbeda dengan beberapa negara lain. Ia mengingatkan bahwa presiden dan wakilnya dipilih sebagai satu paket, dan tidak bisa dipisahkan begitu saja.
“Pemilihan presiden kita satu paket, bukan sendiri-sendiri seperti di Filipina. Jadi tidak bisa makzulkan satu tanpa yang lain,” tegasnya.
Jokowi juga menyinggung impeachment bukan perkara politik semata, tetapi harus berdasar konstitusi.
“Pemakzulan itu hanya bisa dilakukan kalau presiden atau wapres melakukan korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Itu mekanisme konstitusinya,” jelasnya.
Pernyataan Jokowi ini sekaligus menjadi sinyal bahwa istana tak akan tinggal diam jika upaya pemakzulan dilakukan di luar koridor hukum. Satu hal yang ia tekankan: semua pihak harus patuh pada sistem. (Ari Wibowo/Mun)
-
RIAU16/07/2026 12:30 WIBBupati Kasmarni Dukung RSUD Mandau Naik Kelas
-
EKBIS16/07/2026 11:30 WIBHarga Minyak Dunia Naik 4 Hari Beruntun
-
POLITIK16/07/2026 10:00 WIBGus Ipul Tegaskan Istana Tak Ikut Campur Muktamar NU
-
POLITIK16/07/2026 14:00 WIBAria Bima: Kuota 30 Persen Perempuan Jadi PR Besar Parpol
-
POLITIK16/07/2026 09:00 WIBKIPP Desak MK Evaluasi Putusan Pemisahan Pemilu
-
NASIONAL16/07/2026 11:00 WIBMasa Tunggu Haji Dipangkas Jadi 26 Tahun
-
NASIONAL16/07/2026 07:30 WIBKebakaran Hutan Mojokerto Kian Mengkhawatirkan
-
POLITIK16/07/2026 13:38 WIBKritik Standar Ganda DKPP, JPPR Desak Tio Aliansyah Dinonaktifkan Sementara