PDIP Bantah Amnesti Hasto dari Prabowo Bersifat Transaksional

AKTUALITAS.ID – Politikus senior PDI Perjuangan Aria Bima menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto, dan tidak ada unsur transaksi politik di balik keputusan tersebut.

Menurutnya, amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bertujuan menciptakan suasana politik yang lebih sejuk dan mendorong persatuan nasional.

“Enggak, itu hak Pak Presiden. Pak Presiden melihat 80 tahun Indonesia merdeka, kebersamaan dan gotong royong harus dikedepankan. Pemberian amnesti dan abolisi ini adalah cara beliau memberikan warna politik yang lebih sejuk karena tantangan dan ancaman ke depan,” ujar Aria Bima di sela Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Loji Gandrung, Selasa (5/8/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai, persoalan hukum yang menjerat Hasto dan Tom Lembong lebih kental nuansa politik dibanding aspek penegakan hukumnya. Ia menyebut peristiwa yang menimpa Hasto terjadi pada 2020 namun baru dipersoalkan pada 2025, sehingga memunculkan dugaan politis.

“Begitu juga dengan Tom Lembong, nuansa politisnya lebih kuat. Karena itu, amnesti dan abolisi muncul sebagai jalan keluar,” tambahnya.

Aria Bima menegaskan, tidak ada kesepakatan tersembunyi antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo. PDIP tetap berada di luar pemerintahan sebagai mitra kritis, namun akan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang sesuai dengan konstitusi, Pancasila, dan kepentingan rakyat.

“Kita akan jadi mitra kritis, membela Pak Prabowo dengan cara yang benar,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tim hukum Hasto awalnya menyiapkan langkah banding. “Hari Jumat pagi kami masih menunggu kapan KPK akan banding, tiba-tiba sudah keluar amnestinya,” pungkasnya. (Ari Wibowo/Mun)