Cegah Kasus Keracunan MBG, DPR: Perlu Akreditasi SPPG

AKTUALITAS.ID – Badan Gizi Nasional menyatakan saat ini terdapat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah beroperasi mencakup 38 provinsi di 509 kabupaten, serta 7.022 kecamatan di seluruh Indonesia, dengan anggaran terserap sebesar Rp15,7 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai diperlukan akreditasi dan verifikasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah terjadinya kasus keracunan.

“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, pembangunan SPPG tidak cukup hanya berfokus target jumlah dapur. Akan tetapi, pembangunan SPPG juga harus memperhatikan kualitas dan keamanan. Ia menyarankan akreditasi dan verifikasi itu dapat dilakukan oleh lembaga independen di luar Badan Gizi Nasional (BGN).

Lebih lanjut, Edy menjelaskan sebagian besar pembangunan dapur MBG diserahkan kepada yayasan masyarakat yang memiliki keterbatasan modal, sehingga dapur yang dibangun belum sesuai standar.

Ia juga mengusulkan pemberian pinjaman lunak untuk membantu yayasan mendirikan SPPG yang sesuai ketentuan.

“Pembenahan dari hulu ini penting, karena membangun SPPG bukan hanya mendirikan bangunan saja. Dengan adanya standar, harapannya dapat mengurangi adanya cemaran yang masuk dalam makanan,” ujarnya.

Selain BGN, Edy juga meminta BPOM dan Dinas Kesehatan daerah memperkuat pengawasan dan melakukan monitoring secara rutin.

“Keselamatan penerima manfaat MBG jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target pembangunan dapur atau angka serapan anggaran,” ujar Edy.

(Ari Wibowo/goeh)