AMPG-AMPI Anggap Penghinaan Bahlil Sudah Lampaui Batas

AKTUALITAS.ID – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) bersama Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI telah melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya, beberapa hari lalu.

Laporan ini terkait penyebaran konten meme dan unggahan bernada rasis serta fitnah terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan langkah AMPG dan AMPI melaporkan sejumlah akun media sosial ke aparat penegak hukum, merupakan bentuk tanggapan atas maraknya konten fitnah dan ujaran kebencian terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Kemarin ketika ditanya wartawan tentang pelaporan atau konsultasi AMPG dan AMPI kepada aparat penegak hukum, saya jawab, ‘kami akan panggil menanyakan mengapa melaporkan’. Sekarang sudah ditanyakan dan sudah ada jawabannya, mereka menganggap akun-akun itu membuat konten yang melampaui batas,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta Kamis (23/10/2025).

Sarmuji mengatakan konten yang dilaporkan oleh dua organisasi sayap pemuda Partai Golkar itu bukan sekadar kritik, melainkan sudah mengandung penghinaan bersifat rasis, fitnah, hoaks, dan framing jahat terhadap pribadi Bahlil Lahadalia.

“Jadi mereka melaporkan bukan hanya membela Pak Bahlil, tapi juga ingin agar media sosial tidak diwarnai ujaran yang buruk dan melampaui batas,” lanjutnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menegaskan, langkah AMPG dan AMPI murni lahir dari kesadaran dan inisiatif sendiri, tanpa instruksi dari partai.

“Kenapa harus saya tanyakan? Ya, karena mereka bergerak atas inisiatif sendiri. Mereka tidak ada niat menghalangi berekspresi atau kebebasan berpendapat. Kalau mau mengkritik, bebas saja. Yang disasar hanyalah akun-akun yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi tapi isinya penuh hinaan, fitnah, framing jahat, rasis, dan hoaks,” kata Sarmuji.

Legislator dari Jawa Timur itu menekankan langkah hukum tersebut harus dipahami sebagai upaya membangun ruang digital yang lebih sehat dan beradab, bukan sebagai bentuk pembungkaman kritik.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi, tapi penghinaan dan kebohongan tidak boleh dibiarkan menjadi budaya baru di ruang publik,” ujarnya.   

(Purnomo/goeh)