Megawati Ingatkan Agar Pemberian Gelar Pahlawan Tidak Gampang

AKTUALITAS. ID – Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menegaskan pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia menilai, gelar tersebut harus diberikan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan mendalam terhadap jasa seseorang bagi bangsa.

Hal itu disampaikan Megawati saat menjadi keynote speaker dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Perpustakaan Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

“Kasih gelar pahlawan nasional itu harus hati-hati, jangan gampang dong,” ujar Megawati di hadapan peserta seminar.

Megawati kemudian menyinggung perjuangannya selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, yang sempat mencabut seluruh jabatan kenegaraan Presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Ketetapan itu akhirnya dibatalkan oleh MPR pada September 2024.

“Bayangkan, saya tiap kali pergi ke Setneg hanya untuk menanyakan ini tap (ketetapan MPRS) mau diapakan. Kalau Bung Karno bersalah, seharusnya dia diadili. Tapi kan tidak,” kata Megawati.

Ia menilai Bung Karno memilih untuk diam dan tidak melawan, agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik atau perang saudara. Menurut Megawati, sikap tersebut menunjukkan jiwa besar dan kebijaksanaan seorang pemimpin sejati.

“Bung Karno itu luar biasa. Dia memilih diam agar rakyatnya tidak berperang. Itu bukti pengorbanan seorang pemimpin sejati,” tuturnya.

Megawati menegaskan, dirinya berani bertanggung jawab atas gelar pahlawan yang disematkan kepada ayahandanya itu.

“Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan, saya berani bertanggung jawab. Dia tidak ditahan, hanya diisolasi. Tapi perjuangannya nyata untuk bangsa ini,” imbuhnya.

Pernyataan Megawati ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat agar tidak gegabah dalam memberikan gelar pahlawan nasional, dan memastikan penghargaan tersebut benar-benar layak diberikan kepada tokoh yang berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. (Ari Wibowo/Mun)