Sekjen PDIP: Ada yang Salah dalam Tata Kelola Negara

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai tengah menghadapi tekanan, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga berbagai kasus korupsi yang menyeret program-program populis.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam rangka peringatan hari lahir Presiden pertama RI, Soekarno ke-125, sebagaimana tertuang dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (6/6).

Hasto menilai situasi yang terjadi saat ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola pemerintahan yang belum berjalan optimal. Ia menyebut pelemahan rupiah, penurunan indeks harga saham, serta tekanan pada sektor riil sebagai sinyal adanya masalah struktural dalam pengelolaan negara.

“Melemahnya rupiah, turunnya indeks harga saham, dan geliat sektor riil yang mengalami tekanan, serta berbagai kasus korupsi atas kebijakan populis adalah buah tata kelola negara yang tidak berjalan baik,” ujar Hasto, dikutip Senin (8/6/2026).

Selain aspek ekonomi, Hasto juga menyoroti lemahnya sistem hukum yang menurutnya membuka ruang terjadinya ketidakadilan dan praktik penyimpangan. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat fondasi negara.

Dalam kesempatan itu, Hasto turut mengingatkan kembali pemikiran Bung Karno, khususnya konsep Trisakti yang mencakup berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menurutnya, prinsip tersebut masih relevan dalam menjawab berbagai tantangan bangsa saat ini, termasuk dalam memperbaiki sistem hukum dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Trisakti Bung Karno adalah kehendak, tekad, dan jalan menjadi bangsa yang kuat untuk menghadapi sistem yang melahirkan penderitaan rakyat,” kata Hasto.

Ia menegaskan bahwa pemikiran Bung Karno harus terus dijadikan kompas dalam arah pembangunan bangsa. Di tengah berbagai tekanan ekonomi dan persoalan tata kelola, Hasto menilai nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman untuk memperkuat keadilan dan kemandirian nasional.

Pernyataan ini sekaligus menjadi refleksi politik PDIP terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan saat ini, yang menurut mereka membutuhkan perbaikan menyeluruh dalam aspek tata kelola dan penegakan hukum. (Bowo/Mun)