Denny Bongkar Komunikasi Rahasia dengan Elite PDIP Bahas Gibran

AKTUALITAS.ID – Polemik terkait status Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengungkap adanya komunikasi dan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi PDI Perjuangan (PDIP).

Pengakuan itu disampaikan Denny saat berkunjung ke Kantor DPP PKS di Jakarta, Kamis (29/10/2026), dalam rangka membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran.

Menurut Denny, komunikasi dengan jajaran elite PDIP memang telah berlangsung. Namun hingga kini pembahasan tersebut masih berada dalam tahap kajian internal partai dan belum diumumkan secara terbuka kepada publik.

“Saya komunikasi dengan teman-teman PDIP, mereka kelihatannya sedang berproses secara internal, tetapi kalau pertemuan terbukanya belum,” ujar Denny.

Meski mengungkap adanya komunikasi politik lintas partai, Denny memilih tidak membeberkan identitas petinggi PDIP yang terlibat dalam pembicaraan tersebut. Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik mengingat isu Gibran masih menjadi salah satu topik politik paling sensitif pasca putusan MK.

Denny juga mengaku telah mengirimkan surat dan melakukan pendekatan kepada sejumlah partai politik lain guna membahas kemungkinan tindak lanjut politik di DPR. Namun hingga saat ini, respons terbuka baru diterimanya dari PKS.

Sementara itu, surat yang dilayangkan kepada Partai Gerindra disebut belum memperoleh tanggapan.

“Dari surat yang dilayangkan belum, belum ada tanggapan,” kata Denny.

Dalam pertemuan tersebut, Denny yang mewakili para pemohon perkara berharap PKS dapat menjadi salah satu penggerak proses politik di parlemen. Menurutnya, tindak lanjut atas putusan MK kini berada di ranah politik yang menjadi kewenangan partai-partai di DPR.

Ia menilai langkah berikutnya tidak lagi berada pada jalur hukum konstitusional semata, melainkan membutuhkan proses politik yang melibatkan fraksi-fraksi parlemen.

“Nah, ini kalau sudah proses politik yang lebih punya keahlian, punya skill, punya kewenangannya teman-teman di partai politik,” ujarnya.

Di sisi lain, PKS menegaskan keseriusannya menelaah dan membahas putusan MK tersebut. Ketua DPP PKS, Zainudin Paru, menyebut persoalan yang berkembang bukan sekadar perkara hukum maupun persaingan politik biasa.

Menurut Zainudin, isu tersebut menyentuh aspek moralitas, integritas, serta marwah kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu mendapat perhatian serius.

“Tentang moralitas, tentang harga diri, tentang maruah dan martabat bangsa Republik Indonesia. Oleh karena itu, PKS serius untuk itu,” tegasnya.

Polemik ini bermula dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Namun dalam pertimbangan hukum yang terungkap di persidangan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan adanya ijazah pendidikan luar negeri yang setara SMA atau sederajat sebagai bagian dari fakta yang diperdebatkan para pihak. Fakta hukum tersebut kemudian diserahkan kepada lembaga lain sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pernyataan Denny mengenai komunikasi tertutup dengan elite PDIP kini membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Sorotan publik pun mengarah pada langkah yang akan diambil partai-partai politik di DPR, terutama setelah PKS menyatakan kesediaannya untuk menelaah lebih lanjut hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. (Firman/Mun)