PKS-PDIP Satu Frekuensi Soal Polemik Gibran

AKTUALITAS.ID – Peta politik nasional kembali menghangat setelah PDI Perjuangan (PDIP) menyambut ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun komunikasi lintas fraksi DPR terkait polemik yang menyeret nama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya terbuka terhadap dialog politik yang digagas PKS guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

“Ya, kami membuka ruang untuk dialog,” kata Hasto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026).

Dalam keterangannya, Hasto kembali menyoroti Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, proses yang melahirkan putusan tersebut tidak sekadar menyangkut persoalan etik, melainkan juga mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.

Hasto menilai putusan tersebut menjadi salah satu titik kontroversi yang hingga kini masih memicu perdebatan di ruang publik. Ia bahkan menyebut adanya dugaan penggunaan kekuasaan melalui instrumen hukum yang kemudian berdampak pada proses politik nasional.

Tak berhenti di situ, Hasto juga mengangkat kembali isu pemenuhan syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut turut menjadi bagian dari perhatian publik yang perlu memperoleh kejelasan.

PDIP berpandangan bahwa aspek usia maupun kelengkapan persyaratan administrasi menyangkut dimensi etika, moral, dan keteladanan yang melekat pada setiap pejabat negara. Karena itu, berbagai pertanyaan yang berkembang dinilai patut mendapat penjelasan secara terbuka dan transparan.

“Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik,” ujar Hasto.

Selain itu, PDIP mengaku turut mencermati berbagai pandangan yang disampaikan kalangan akademisi dan guru besar yang sebelumnya menyuarakan kritik terkait aspek etika dalam proses politik nasional.

Menurut Hasto, berbagai masukan dari kelompok intelektual tersebut menjadi bagian dari pertimbangan penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengungkapkan partainya akan menjalin komunikasi dengan berbagai fraksi di DPR. Langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf untuk menjajaki pandangan politik fraksi-fraksi lain terkait polemik yang berkembang.

Manuver PKS tersebut kini mendapat respons positif dari PDIP. Dengan terbukanya ruang dialog antarpartai, isu yang sempat menjadi perdebatan publik itu berpotensi kembali menjadi pembahasan hangat di lingkungan parlemen dalam waktu mendatang.

Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait langkah politik apa yang akan ditempuh fraksi-fraksi di DPR menyangkut tindak lanjut polemik tersebut. Namun sinyal komunikasi politik antara PKS dan PDIP menunjukkan isu tersebut masih memiliki daya tarik dan sensitivitas tinggi di kancah politik nasional. (Mun)