POLITIK
PDIP Hormati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Namun, PDIP mengkritisi kejanggalan dalam penundaan pembacaan putusan yang dipimpin Ketua Majelis PTUN Jakarta, Joko Setiono.
Menurut PDIP, sidang pembacaan putusan semestinya dilakukan pada 10 Oktober 2024, sebelum Gibran dilantik. Namun, alasan kesehatan Ketua Majelis Joko Setiono menyebabkan sidang diundur hingga 24 Oktober 2024, melewati batas waktu yang diharapkan PDIP.
“Putusan ini melewati apa yang kami mohonkan dalam petitum untuk menunda administrasi pelantikan yang kami dalilkan cacat hukum,” ujar Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun, dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Gayus menilai penundaan sidang tidak seharusnya terjadi, mengingat sidang diadakan secara elektronik atau e-Court. Menurutnya, Joko Setiono masih bisa membacakan putusan secara daring tanpa harus menunggu dua pekan. “Ini bukan sidang fisik. Walaupun sakit, selama tidak ada tindakan operasi atau lain-lain, putusan tetap bisa disampaikan di e-Court,” tegas Gayus.
PDIP menyatakan akan mengkaji langkah hukum lanjutan terkait kejanggalan ini. (Yan Kusuma)
-
DUNIA02/05/2026 12:00 WIBSenator AS Ungkap Trump Rancang Serangan ke Iran
-
RIAU02/05/2026 16:00 WIBSindikat Narkoba Lintas Negara Dibekuk di Meranti, Polda Riau Sita 27 Kg Sabu
-
PAPUA TENGAH02/05/2026 16:30 WIBYan Mandenas dan Kapolda PPT Pantau Pendistribusian dan Cek Kesiapan Stok Beras di Bulog KC Timika
-
EKBIS02/05/2026 17:30 WIBBeri Dampak Sosial-Ekonomi, Danantara Evaluasi Beragam Peluang
-
POLITIK02/05/2026 10:00 WIBPKS: Usulan Yusril Soal Threshold Masuk Akal
-
PAPUA TENGAH02/05/2026 23:00 WIBAntusiasme Tinggi Warnai Upacara Hardiknas di SD Naena Kekwa Bersama Satgas TMMD Kodim 1710/Mimika
-
NASIONAL02/05/2026 18:00 WIBKPAI Minta Proses Hukum Pelaku Kekerasan Seksual di Pesantren Ciawi
-
POLITIK02/05/2026 18:30 WIBMegawati: Pancasila Harus Jadi Ruh Hukum di Tengah Hiper-Regulasi