Pengamat: Ide Yusril Soal Threshold DPR Lindungi Suara Rakyat

AKTUALITAS.ID – Pengamat politik menilai usulan Yusril Ihza Mahendra soal ambang batas parlemen dapat melindungi suara rakyat, namun juga sarat kepentingan politik.

Usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra terkait ambang batas parlemen menuai perhatian publik.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai gagasan tersebut memiliki dimensi positif karena berpotensi melindungi suara rakyat agar tidak terbuang akibat aturan ambang batas parlemen.

Menurut Adi, ide Yusril yang mengaitkan ambang batas dengan jumlah komisi di DPR merupakan pendekatan yang lebih inklusif.

“Saya kira secara substantif ide Yusril ini lebih condong dan memberi bobot positif kepada kelompok aktivis dan pegiat demokrasi yang sejak lama mendorong agar ambang batas parlemen dihilangkan, supaya tidak ada suara yang terbuang,” ujar Adi, Jumat (1/5/2026).

Dalam usulannya, Yusril juga membuka peluang bagi partai politik yang tidak mencapai minimal 13 kursi DPR untuk tetap memiliki representasi melalui koalisi fraksi gabungan.

Langkah ini dinilai sebagai solusi agar suara pemilih tetap terakomodasi dalam sistem parlemen.

Adi menegaskan, tujuan utama dari gagasan tersebut adalah menyelamatkan suara rakyat yang selama ini berpotensi hilang akibat ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Di sisi lain, Adi melihat usulan Yusril juga bisa dibaca sebagai respons terhadap wacana di kalangan elite politik yang ingin menaikkan ambang batas parlemen.

Kelompok yang mendukung kenaikan threshold beralasan bahwa jumlah partai yang terlalu banyak di DPR dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan.

“Semakin banyak partai di parlemen, kepentingan politik makin beragam dan keputusan strategis bisa berlangsung alot,” jelas Adi.

Lebih jauh, Adi menyinggung adanya kemungkinan latar belakang politik dalam usulan tersebut.

Yusril diketahui memiliki kedekatan dengan Partai Bulan Bintang (PBB), sehingga muncul anggapan bahwa pernyataannya juga berkaitan dengan kepentingan partai tertentu.

“Wajar jika kemudian banyak pihak menilai pernyataan Yusril ini sebagai bentuk ‘pasang badan’ bagi partai politik,” ujarnya.

Perdebatan mengenai ambang batas parlemen diperkirakan akan terus bergulir, mengingat isu ini menyangkut keseimbangan antara representasi politik dan stabilitas pemerintahan.

Usulan Yusril menjadi salah satu alternatif yang kini masuk dalam diskursus publik menjelang pembahasan sistem pemilu ke depan. (Firman/Mun)