Percepat Renovasi 10.300 Rumah di Jakarta, Menteri Ara Tinjau Bedah Rumah di Kampung Boncos

AKTUALITAS.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto meninjau calon penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026).

Kunjungan ke kawasan yang dikenal sebagai Kampung Boncos tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta pelaksanaannya berjalan transparan dan tepat sasaran.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP turut didampingi Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Kementerian Dalam Negeri Suprayitno, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto, dan Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murthadho. Rombongan meninjau langsung kondisi rumah calon penerima bantuan sekaligus berdialog dengan masyarakat mengenai kebutuhan perbaikan hunian dan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kami hari ini datang dengan Kapolda Metro Jaya. Tujuan kami satu, membedah rumah Bapak. Kami mengapresiasi seluruh tim yang sudah menetapkan penerima bantuan dengan tepat sasaran,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menteri Ara menegaskan bahwa penetapan calon penerima bantuan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan media, diperlukan untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin media yang datang juga memastikan kalau penentuan calon penerima bantuan ini transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai bantuan dari negara tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan salah satu calon penerima bantuan, Broto, yang tinggal bersama 12 orang lainnya dalam sebuah rumah berukuran sekitar 35 meter persegi. Broto diketahui tidak bekerja dan menghadapi keterbatasan ekonomi untuk memperbaiki kondisi rumahnya secara mandiri.

Berdasarkan hasil peninjauan, rumah tersebut memiliki sejumlah kerusakan yang membutuhkan penanganan. Struktur rangka atap dan ring balok berada dalam kondisi rapuh, sementara seluruh bagian atap masih menggunakan asbes. Rumah tersebut juga belum memiliki fasilitas sanitasi dan penghawaan yang memadai sehingga kondisi hunian menjadi kurang sehat dan kerap mengalami banjir.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah, khususnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang lebih layak, aman, sehat, dan nyaman.

Selain Broto, Menteri PKP juga berdiskusi dengan dua calon penerima bantuan lainnya, yakni Isnaini dan Muhamad. Ketiganya merupakan calon penerima bantuan yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pelaksanaan pekerjaan bedah rumah di lokasi tersebut direncanakan dimulai pada 12 November 2026 dan selesai pada 26 Desember 2026.

Kementerian PKP terus mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mendukung target pembangunan perumahan nasional.

Pada 2026, alokasi Program Bedah Rumah di Provinsi DKI Jakarta meningkat signifikan menjadi 10.300 unit, dibandingkan 158 unit pada tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.

Sebaran alokasi bantuan di DKI Jakarta meliputi Jakarta Utara sebanyak 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, serta Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit.

Khusus di Jakarta Barat, sebanyak 2.000 unit bantuan dialokasikan untuk 8 kecamatan dan 50 kelurahan. Sementara itu, Kecamatan Palmerah memperoleh alokasi sebanyak 415 unit.

Besarnya alokasi bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH), terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam agenda tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta Barat diperkirakan mencapai 258.620 unit.

Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan bantuan harus diiringi dengan proses verifikasi yang cermat dan penetapan penerima yang akuntabel. Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi Program Bedah Rumah agar masyarakat memahami mekanisme bantuan dan memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh manfaat program.

Untuk mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah di lapangan, Menteri PKP turut menyosialisasikan kemudahan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026. Penyederhanaan ketentuan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses pelaksanaan bantuan, tanpa mengurangi prinsip ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas.

Kementerian PKP juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memverifikasi calon penerima bantuan, serta memastikan kesiapan pelaksanaan pekerjaan di setiap lokasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan kajian mengenai aspek legalitas lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Program Bedah Rumah. Kajian tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sesi dialog interaktif bersama warga, Menteri PKP menjelaskan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berhenti pada perbaikan kondisi fisik rumah. Pemerintah juga mendorong integrasi program perumahan dengan kepastian hukum atas kepemilikan rumah serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Salah satu program yang disosialisasikan adalah pemberian 1 juta sertifikat rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum atas rumah masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Selain itu, Kementerian PKP turut menyosialisasikan dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dukungan tersebut mencakup akses permodalan, pelatihan, pendampingan, dan literasi keuangan agar keluarga penerima manfaat dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Menteri Ara menyampaikan bahwa skema pembiayaan yang disosialisasikan menawarkan penurunan tingkat bunga dari sebelumnya 22 persen menjadi 8 persen, sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

Integrasi perbaikan rumah, legalitas hunian, dan pemberdayaan ekonomi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga keluarga penerima manfaat tidak hanya tinggal di rumah yang lebih layak, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto mengapresiasi langkah Kementerian PKP dalam mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kampung Boncos. Menurutnya, pembenahan lingkungan permukiman dapat berjalan beriringan dengan upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman dan tertata.

“Terima kasih luar biasa kepada Bapak Menteri PKP yang sudah masuk ke Kampung Boncos dan menemukan rumah yang tepat sasaran untuk dibedah. Dari perspektif kepolisian, ada konsep fixing broken windows. Melalui Program Bedah Rumah, kita bisa bergerak secara simultan untuk turut mencegah terbukanya celah kejahatan,” ujar Dadang Hartanto.

Sinergi antara Kementerian PKP, pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam memastikan program perumahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui Program Bedah Rumah, Kementerian PKP berkomitmen mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan program akan terus didorong dengan mengedepankan transparansi, ketepatan sasaran, kolaborasi, serta tata kelola yang akuntabel guna mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Siagian, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean beserta jajaran, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Abeng, serta Pimpinan Cabang PNM Daniel Estomiki Silitonga. (*)