AKTUALITAS.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2026) malam. Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program strategis nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku belum mengetahui secara rinci materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menyatakan siap menerima dan menjalankan arahan Presiden, terutama terkait percepatan program perumahan rakyat.

“Enggak tahu, kita diundang aja. Diundang datang, pakai baju batik,” kata Maruarar di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Maruarar mengatakan, Kementerian PKP telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pemerintah. Program tersebut mencakup bedah rumah sebanyak 400.000 unit, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan plafon Rp50 triliun, pembangunan 350.000 rumah subsidi, serta sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk pembangunan rumah subsidi, pemerintah memasang target 350.000 unit pada 2026 dengan dukungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang, perbankan, hingga lembaga pembiayaan.

Sementara itu, program KUR Perumahan disebut telah menjangkau sekitar 115.000 penerima manfaat. Fasilitas pembiayaan ini dapat digunakan untuk membangun, merenovasi, maupun membeli rumah.

Menurut Maruarar, skema tersebut diharapkan memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal yang membebankan biaya tinggi. Pemerintah juga mendorong penyederhanaan persyaratan agar masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan.

Ia menyebut KUR Perumahan tidak mensyaratkan jaminan, sedangkan pinjaman hingga Rp100 juta dikenakan bunga sebesar 6%.

Di sektor pertanahan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menjalankan program sertifikasi tanah gratis. Pemerintah menargetkan satu juta penerima manfaat pada tahun ini.

Pembangunan rumah susun juga masuk dalam agenda kementerian. Pada 2026, pemerintah merencanakan pembangunan sembilan unit rumah susun, kemudian menargetkan 10 unit pada 2027.

Untuk memperluas jangkauan bantuan, pemerintah turut mengubah sejumlah persyaratan penerima program perumahan. Salah satunya menyangkut kriteria bantuan bedah rumah yang disederhanakan dari dua komponen kondisi bangunan menjadi satu komponen.

Ketentuan kepemilikan rumah juga disesuaikan agar masyarakat yang tinggal di rumah kontrakan memiliki peluang mengakses bantuan, sepanjang memenuhi ketentuan program.

“Kita buat perubahan yang radikal, bukan yang apa, sedikit yang radikal dari syaratnya dua jadi satu,” ujar Maruarar.

Di sisi lain, Maruarar menyoroti peran BP Tapera dalam penyaluran rumah subsidi. Ia menyebut penyaluran pada tahun sebelumnya mencapai 207.800 unit, yang diklaim sebagai capaian tertinggi sepanjang program tersebut berjalan.

Untuk 2026, pemerintah berharap penyaluran rumah subsidi meningkat hingga mendekati target 350.000 unit. Upaya itu akan melibatkan pengembang, perbankan, pemerintah, serta Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Namun, pencapaian target tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan koordinasi antarpihak. Selain jumlah unit yang dibangun, Maruarar menekankan pentingnya menjaga kualitas rumah subsidi agar benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari sisi anggaran, Kementerian PKP mencatat penyerapan sebesar 96 persen pada 2025 dan menargetkan meningkat menjadi 97 persen pada 2026. Meski demikian, capaian penyerapan anggaran dan target pembangunan tetap perlu diukur dari hasil nyata yang diterima masyarakat.

Maruarar menegaskan, kementeriannya harus bekerja lebih cepat, membuka ruang terobosan, dan menjaga integritas dalam menjalankan program perumahan. Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak menjadikan target sekadar angka administratif.

“Siap kerja keras, jangan korupsi, banyak terobosan, bekerja lebih cepat,” tegas Maruarar.