53 Kursi Tak Cukup! Netanyahu Terancam Gagal Bentuk Pemerintahan

AKTUALITAS.ID – Peta politik Israel kembali terguncang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kehilangan pijakan kuat untuk mempertahankan kekuasaannya setelah koalisi pendukungnya gagal mengamankan mayoritas kursi parlemen dalam pemilu terbaru.

Hasil final yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel menunjukkan kubu sayap kanan dan kanan-jauh pendukung Netanyahu hanya meraih 53 dari 120 kursi Knesset, masih kurang delapan kursi untuk mencapai ambang mayoritas 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Meski Partai Likud tetap menjadi partai terbesar dengan raihan 27 kursi, kemenangan tersebut belum cukup untuk memastikan Netanyahu kembali menduduki kursi perdana menteri.

Sebaliknya, kubu oposisi yang dipimpin politikus sentris Gadi Eisenkot berhasil mengamankan 48 kursi. Situasi ini membuat pertarungan politik Israel memasuki fase negosiasi yang rumit dan berpotensi berlangsung panjang.

Sorotan kini tertuju pada partai-partai Arab-Israel yang mendadak menjadi penentu arah kekuasaan. Dua kelompok utama, Raam dan Joint List, secara gabungan menguasai 19 kursi, jumlah yang dapat menentukan nasib pemerintahan berikutnya.

Tanpa dukungan tambahan, baik kubu Netanyahu maupun oposisi sama-sama gagal mencapai mayoritas. Kondisi tersebut menjadikan partai Arab berada dalam posisi tawar yang sangat strategis.

Ketua Joint List, Yousef Jabareen, mengisyaratkan kesediaan membantu menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Namun ia menegaskan partainya tidak berniat bergabung langsung ke dalam kabinet pemerintahan oposisi.

Pernyataan itu memperlihatkan betapa peliknya proses pembentukan koalisi di Israel. Dukungan politik belum tentu berujung pada pembentukan pemerintahan yang stabil.

Di tengah kebuntuan tersebut, ketegangan politik justru semakin meningkat. Partai Likud melontarkan tuduhan serius dengan menyebut adanya campur tangan asing dalam pemilu.

Likud menuduh Raam menerima aliran dana dari Qatar untuk memengaruhi hasil pemungutan suara. Bahkan kubu Netanyahu menyebut dugaan tersebut sebagai “gempa politik” yang diklaim telah mencederai proses demokrasi Israel.

Namun hingga hasil pemilu resmi diumumkan, belum ada bukti yang dipublikasikan untuk mendukung tuduhan tersebut. Pemimpin Raam, Mansour Abbas, membantah seluruh tudingan dan menyatakan siap menghadapi proses investigasi.

Sementara itu, Joint List menilai tuduhan yang dilontarkan Netanyahu merupakan bagian dari upaya politik untuk menekan meningkatnya pengaruh pemilih Arab-Israel.

Pemerintah Qatar juga menolak keras seluruh tuduhan keterlibatan dalam pendanaan politik Israel. Doha menyebut tuduhan tersebut sebagai klaim yang tidak berdasar, berbahaya, dan berpotensi memperkeruh situasi politik.

Di sisi lain, badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, mengonfirmasi sedang menyelidiki dugaan penyimpangan terkait pemilu. Meski demikian, lembaga tersebut menegaskan penyelidikan tidak boleh diartikan sebagai tuduhan terhadap komunitas Arab-Israel secara keseluruhan.

Komisi Pemilihan Umum Israel juga berusaha meredam spekulasi mengenai kecurangan sistematis. Otoritas pemilu menegaskan bahwa beberapa kasus dugaan pelanggaran yang ditemukan bersifat lokal dan tidak cukup untuk membuktikan adanya manipulasi pemilu secara luas.

Oposisi menilai serangan Netanyahu terhadap hasil pemilu merupakan upaya mempertahankan kekuasaan setelah gagal memperoleh mayoritas parlemen.

Tokoh oposisi Yair Golan menuduh Netanyahu sedang berusaha menggugat legitimasi hasil pemungutan suara. Senada dengan itu, Gadi Eisenkot menyebut terdapat kampanye terkoordinasi yang bertujuan melemahkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Kini perhatian tertuju pada proses negosiasi koalisi yang akan menentukan masa depan politik Israel. Jika tidak ada kesepakatan yang mampu menghasilkan mayoritas di parlemen, negara itu berpotensi kembali menghadapi pemilu baru.

Yang pasti, hasil pemilu kali ini menjadi peringatan keras bagi Netanyahu. Meski masih memimpin partai terbesar, jalan menuju pembentukan pemerintahan baru tidak lagi berada sepenuhnya di tangannya. Israel kini memasuki babak ketidakpastian politik baru dengan partai-partai Arab sebagai aktor kunci yang dapat menentukan siapa penguasa berikutnya. (Mun)