Rakernas PDIP Pekan Depan Bahas Masukan Soal Sistem Pilkada

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan akan membahas berbagai masukan terkait sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada 10 – 12 Januari mendatang.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyampaikan bahwa masukan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga struktur internal partai di daerah.

“Sejauh ini ada masukan-masukan dari masyarakat, dari struktur partai, dari daerah. Nanti semuanya akan dibahas di Rakernas,” kata Andreas Hugo kepada wartawan, Selasa (6/1/2025).

Salah satu masukan yang menjadi perhatian PDIP adalah permintaan audiensi dari perkumpulan Masyarakat Selamatkan Demokrasi, yang ingin membahas wacana pilkada dipilih melalui DPRD. Menurut Andreas, aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam forum rakernas.

“Masukan-masukan ini nanti dibahas di Rakernas,” ujarnya menegaskan.

Rakernas PDIP yang akan berlangsung selama tiga hari itu tidak hanya membahas isu politik elektoral, tetapi juga agenda strategis lainnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut rakernas akan menghasilkan keputusan penting, termasuk pembentukan subkomisi ekologi dan lingkungan hidup.

“Ya di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan,” ujar Hasto Kristiyanto saat ditemui di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Di sisi lain, wacana perubahan sistem pilkada terus berkembang di tingkat nasional. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa partainya akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah sistem pilkada ke depan.

“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman Khaeron, Selasa (6/1/2025).

Sikap Demokrat ini menandai perubahan dari posisi sebelumnya, di mana partai tersebut sempat menyatakan akan mengkaji lebih lanjut usulan kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Perbedaan pandangan antarpartai politik ini menjadikan pembahasan sistem pilkada sebagai salah satu isu krusial dalam dinamika politik nasional, yang hasilnya dinantikan publik, terutama menjelang agenda politik besar ke depan. (Bowo/Mun)