Survei LSI Denny JA: 67,1% Pendukung Prabowo Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD

AKTUALITAS.ID – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai penolakan keras dari publik. Temuan terbaru survei nasional LSI Denny JA menunjukkan mayoritas mutlak masyarakat Indonesia menolak gagasan tersebut.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 66,1 persen responden secara nasional menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara itu, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan setuju, dan 5,3 persen sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menegaskan bahwa angka penolakan tersebut bukan sekadar mayoritas tipis, melainkan mencerminkan penolakan publik yang bersifat sistemik.

“Ini bukan sekadar mayoritas tipis, melainkan mayoritas kuat, melampaui ambang psikologis 60 persen yang dalam ilmu opini publik menandai penolakan sistemik, bukan fluktuasi sesaat,” ujar Ardian dalam rilis survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ardian menambahkan, lebih dari 65 persen publik menolak usulan Pilkada DPRD yang saat ini telah mendapatkan dukungan dari enam dari delapan fraksi di DPR RI.

“Angka ini bukan angka kecil. Ini angka yang massif dan sistemik. Dalam opini publik, ketika sudah melewati 65 persen, dampaknya sangat besar terhadap legitimasi kebijakan,” jelasnya.

Menariknya, survei ini juga menunjukkan bahwa penolakan datang dari hampir seluruh basis pemilih tokoh politik nasional. Sebanyak 67,1 persen pemilih Prabowo Subianto, 77,5 persen pemilih Ganjar Pranowo, dan 60,9 persen pemilih Anies Baswedan kompak menolak Pilkada melalui DPRD.

Dari sisi sosial-ekonomi, penolakan terhadap Pilkada DPRD tidak hanya datang dari kalangan wong cilik atau masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga dari kelompok berpendapatan menengah dan atas. Bahkan, masyarakat berpenghasilan tinggi tercatat sebagai kelompok yang paling keras menolak wacana tersebut.

Jika dilihat dari segmentasi generasi, Generasi Z (Gen Z) menjadi kelompok paling vokal menentang Pilkada DPRD. Sebanyak 84 persen Gen Z menyatakan penolakan, disusul Generasi Milenial 71,4 persen, Generasi X 60 persen, dan Baby Boomer 63 persen.

“Penolakan ini tidak hanya terjadi pada satu generasi, tetapi berlangsung secara sistemik di seluruh kelompok usia. Di semua generasi, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” tegas Ardian.

Survei LSI Denny JA ini dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multi-stage random sampling melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner. Survei dilaksanakan pada periode 10–19 Oktober 2025, dengan tingkat keterwakilan yang dinilai mencerminkan kondisi nasional.

Ardian menekankan bahwa ukuran sampel tersebut telah terbukti akurat dalam berbagai survei pemilu sebelumnya, di mana hasilnya nyaris identik dengan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di sisi politik, saat ini terdapat enam fraksi DPR RI yang secara terbuka mendukung wacana Pilkada melalui DPRD, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat. Sementara itu, PKS mengusulkan agar mekanisme tersebut hanya diterapkan di tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung. PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas menolak usulan tersebut.

Rencana perubahan mekanisme Pilkada ini akan dibahas melalui RUU Pemilu Omnibus Law yang telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasan RUU tersebut dijadwalkan berlangsung setelah Idulfitri, sekitar April hingga Mei 2026.

Hasil survei ini menjadi sinyal kuat bahwa wacana Pilkada DPRD berpotensi menghadapi resistensi publik yang luas jika tetap dipaksakan dalam proses legislasi ke depan. (Mun)