Golkar Ingatkan Risiko Layanan Publik Jika PNS WFH

AKTUALITAS.ID – Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (PNS) kembali menjadi perbincangan setelah diusulkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Usulan tersebut muncul sebagai upaya menghemat bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menilai gagasan tersebut pada prinsipnya bisa dipertimbangkan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara matang agar tidak mengganggu pelayanan publik.

“Secara umum saya melihat usulan itu bagus saja. Intinya soal penghematan untuk mengantisipasi potensi krisis ekonomi yang mungkin terjadi,” kata Doli kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Meski demikian, Doli menegaskan bahwa pekerjaan PNS sangat erat dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati sebelum menerapkan kebijakan WFH secara luas.

“Jangan sampai gara-gara penghematan yang tidak terukur, urusan melayani masyarakat jadi terbengkalai,” ujarnya.

Menurut Doli, jika pemerintah serius mempertimbangkan kebijakan WFH, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan jenis pekerjaan PNS yang memungkinkan dikerjakan dari rumah.

Ia menilai tidak semua tugas aparatur negara bisa dilakukan secara daring. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokan atau cluster pekerjaan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kalau memang ada kebijakan WFH, harus dipetakan bidang pekerjaan apa saja yang bisa diterapkan,” jelasnya.

Selain pemetaan tugas, pemerintah juga diminta menyiapkan sistem kerja yang jelas. Hal tersebut mencakup model penugasan, target kinerja, hingga mekanisme pelaporan dan evaluasi.

Doli menegaskan bahwa pengawasan juga harus diperkuat agar produktivitas PNS tetap terjaga meski bekerja dari rumah.

“Harus dipersiapkan sistem kerjanya, mulai dari model penugasan, target atau capaian kerja, mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar PNS bekerja dari rumah sebagai salah satu cara mengurangi konsumsi BBM, terutama di kota besar seperti Jakarta yang kerap dilanda kemacetan.

Menurutnya, kemacetan lalu lintas menyebabkan pemborosan energi yang cukup besar. Di tengah potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik global, efisiensi penggunaan BBM dinilai perlu dilakukan sejak dini.

“Jakarta macet itu BBM yang terbuang. Dengan cara PNS WFH, kita bisa mengurangi penggunaan BBM,” kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

Selain WFH, ia juga mendorong efisiensi energi di gedung-gedung perkantoran sebagai langkah antisipasi terhadap dampak ekonomi dari konflik internasional. (Bowo/Mun)