AHY Wacana Prabowo Gibran 2 Periode Masih Terlalu Dini

AKTUALITAS.ID – Wacana dukungan terhadap Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan pemerintahan hingga dua periode mulai memunculkan beragam respons di panggung politik nasional. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih meredam spekulasi tersebut dengan menegaskan bahwa pembahasan mengenai Pilpres 2029 masih terlalu dini.

Pernyataan AHY muncul setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.

“Kita sama-sama menyadari ini masih tahun 2026. Menuju 2029 juga masih agak lama,” ujar AHY kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Meski menghormati sikap politik setiap partai, AHY menegaskan Partai Demokrat belum membuka pembahasan mengenai kontestasi Pilpres 2029. Menurutnya, perhatian pemerintah maupun partai politik seharusnya masih tertuju pada penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

AHY mengatakan fokus Demokrat saat ini adalah menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan sosial.

“Fokus Demokrat di sana,” tegas Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut.

Isu Prabowo-Gibran dua periode mengemuka setelah Ketua DPP PSI Bestari Barus mengungkap isi pertemuannya dengan Jokowi di Solo. Menurut Bestari, Jokowi meminta PSI tetap solid mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode sekaligus menjaga keharmonisan di internal pemerintahan.

Bestari juga membantah isu mengenai munculnya “dua matahari” dalam pemerintahan dan menegaskan Jokowi tetap meminta seluruh kader PSI memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan saat ini.

Meski wacana politik menuju 2029 mulai bermunculan, AHY memilih mengambil posisi yang lebih hati-hati. Ia menilai agenda paling mendesak saat ini bukan membicarakan kontestasi politik berikutnya, melainkan memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat. (Bowo/Mun)