Prabowo Buka Peluang Reshuffle, Demokrat: Evaluasi Wajib

AKTUALITAS.ID – Sinyal perombakan atau reshuffle kabinet yang dilempar Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun masa pemerintahannya langsung memantik reaksi partai koalisi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, merespons positif wacana tersebut dan menegaskan bahwa evaluasi tahunan bagi para menteri adalah langkah yang sangat krusial.

Bagi Demokrat, perombakan formasi kabinet mutlak merupakan hak prerogatif presiden. Herman meyakini Prabowo telah mengantongi rapor kinerja masing-masing pembantunya.

“Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden dan saya meyakini presiden memiliki penilaian yang cermat terhadap kinerja para menterinya,” tegas Herman di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Herman menjelaskan, evaluasi di titik dua tahun pemerintahan menjadi tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana program-program menteri benar-benar tereksekusi di lapangan. Parameter keberhasilannya pun kini sangat mudah dilacak secara transparan.

“Sebenarnya, dengan keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, akses untuk menilai keberhasilan para menteri bisa dilihat dari respons publik. Pastinya di pemerintah juga ada lembaga yang menyajikan data empirik terkait parameter keberhasilan kinerja kementerian,” papar Herman.

Demokrat memilih untuk tidak ikut campur lebih jauh terkait nama-nama yang berpotensi digeser, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pembersihan kabinet kepada sang presiden.

“Jadi kita serahkan saja sepenuhnya kewenangan untuk mengevaluasi dan melakukan reshuffle kepada presiden,” pungkasnya.

Wacana reshuffle ini mencuat setelah Prabowo secara blak-blakan membuka peluang perombakan menteri pada momentum dua tahun pemerintahannya. Dalam program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9) lalu, Prabowo memberikan ultimatum tersirat bahwa waktu dua tahun semestinya sudah lebih dari cukup bagi para anggota kabinet untuk membuktikan kapasitas dan kinerja mereka kepada rakyat. (Bowo/Mun)