Prabowo Serukan Pendidikan Gratis, Habib Syarief Minta Kebijakan Terukur

AKTUALITAS.ID – Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengeksekusi rencana ambisius menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi negeri langsung memicu reaksi cepat dari Senayan. DPR RI mewanti-wanti pemerintah agar tidak gegabah dan segera mengukur kedalaman “kantong” kas negara.

Gebrakan ini sebelumnya dilontarkan Prabowo yang bertekad membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak Indonesia tanpa halangan biaya. Ia bahkan memastikan akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) khusus.

“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegas Prabowo, Senin (21/9/2026).

Merespons janji populis tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, langsung memberikan catatan tebal. Meski menyambut baik, ia menegaskan bahwa keberanian pemerintah harus sejalan dengan kemampuan fiskal yang terukur, terutama terkait konsistensi kewajiban anggaran (mandatory spending) pendidikan.

“Pada prinsipnya, dengan gagasan tersebut saya sangat setuju. Namun, tentu saja perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, sampai sejauh mana tingkat konsistensi untuk mandatory spending,” cecar Habib di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Hitungan kasarnya tidak main-main. Habib memproyeksikan, jika negara benar-benar menanggung seluruh biaya dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi tersedot hingga ratusan triliun rupiah.

“Kalau dari TK sampai perguruan tinggi akan di-cover, itu perhitungan kasar sementara ini mungkin bisa mencapai Rp100-150 triliun,” bebernya.

Ia juga menyoroti realitas anggaran saat ini, di mana tambahan Rp5 hingga Rp10 triliun yang diproyeksikan sebelumnya saja masih megap-megap untuk menutup lubang pembiayaan yang ada. Karena itu, Habib mendesak kejelasan timeline eksekusi, apakah kebijakan ini dipaksakan masuk di 2026 atau disiapkan lebih matang untuk 2027.

Ke depan, Komisi X DPR RI dipastikan akan membedah khusus instruksi Presiden ini. Habib memastikan, lolosnya ide sekolah dan kuliah gratis ini tidak hanya bergantung pada restu Komisi X, tetapi harus lolos ujian berat di Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memastikan stabilitas keuangan negara tetap terjaga. (Mun)