Masinton: Jokowi Komitmen Terhadap Demokrasi

AKTUALITAS.ID – Presiden Jokowi tidak melarang demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Anggota DPR, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai sikap itu sebagai bentuk komitmen mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terhadap demokrasi.

“Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan. Karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi,” kata Masinton kepada wartawan Kamis, (17/10).

Tapi, Masinton juga menilai langkah Polda Metro Jaya yang tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) demonstrasi menjelang pelantikan sudah tepat. Hal itu semata-mata dalam rangka pelaksanaan tugas mereka bersama TNI mengamankan seluruh rangkaian proses pelantikan.

“Apalagi tamu-tamu perwakilan dari berbagai negara akan hadir mengikuti prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujarnya.

Mantan aktivis 98 tersebut menuturkan imbauan dan pembatasan yang dilakukan Polri agar tidak berdemonstrasi hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober nanti harus dimaknai sebagai langkah antisipasi keamanan dan ketertiban pelaksanaan agenda negara. Menurutnya, imbauan dan pembatasan demonstrasi itu bukanlah pemberangusan demokrasi dan aspirasi. Sebab, larangan itu hanyalah bersifat tentatif, situasional dan bukan berlaku permanen.

“Karena Indonesia merupakan bagian dari negara demokrasi terbesar maka momen pelantikan ini akan mendapat perhatian dunia internasional,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dibayang-bayangi ancaman aksi demonstrasi sejumlah pihak. Aksi demo ini termasuk dilakukan barisan mahasiswa.

Pihak keamanan mengatakan tidak mengeluarkan izin aksi demo hingga tanggal 20 Oktober 2019, atau saat pelantikan Jokowi-Ma’ruf berlangsung.

Keterangan polisi ini berbeda dengan pernyataan Jokowi. Usai bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jokowi malah mengatakan pemerintah tidak pernah melarang aksi demo.