Komisi II DPR Tunggu Putusan Rapim Sebelum Bahas RUU Omnibus Law Politik

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Politik, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, masih menunggu keputusan dari Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

Rifqinizamy menyatakan bahwa meskipun badan legislatif ini telah bersidang sejak 21 Januari 2025, pembahasan RUU tersebut belum dimulai.

“Belum ada pembahasan karena kami masih menunggu keputusan di Rapim DPR, apakah isu ini akan diserahkan ke Komisi II, dibentuk panitia khusus (pansus), atau diserahkan kepada Baleg (Badan Legislasi),” ujar Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

Lebih lanjut, Rifqinizamy juga menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden belum dapat dibahas oleh Komisi II DPR, mengingat masih menunggu keputusan dari Rapim.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa dalam Rapim DPR yang digelar pada Rabu (15/1), akan langsung membahas berbagai isu, termasuk wacana RUU Omnibus Law Politik.

“Kami berharap semua permasalahan dapat segera diselesaikan, termasuk yang berkaitan dengan Omnibus Pemilu,” kata Adies.

Namun, perlu dicatat, diskusi resmi untuk membahas RUU Omnibus Law Politik akan dilakukan di dalam forum Komisi II DPR RI. Sebagai informasi tambahan, pembuatan peraturan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik yang akan disinkronisasikan oleh Baleg DPR RI.

Dengan situasi ini, para stakeholder dan masyarakat diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan pembahasan mengenai RUU Omnibus Law Politik yang penting untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang. (Damar Ramadhan)