PDIP: Pemilu Langsung Menyebabkan Tinggi Biaya dan Korupsi

AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. PDI Perjuangan menanggapi positif gagasan tersebut.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, evaluasi perlu dilakukan karena pemilu langsung menyebabkan tingginya biaya, korupsi dan ketegangan politik. Alasannya karena sistem tersebut bercita-rasa liberal kapitalistik.

“Sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu harus senapas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong, dan musyawarah,” katanya di Jakarta, Jumat (8/11).

Pemilu Langsung Munculkan Oligarki Baru

Dalam demokrasi Pancasila, dia mengungkapkan, hikmat kebijaksanaan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara dikedepankan. Menurutnya, Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih.

“Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan,” jelasnya.

Hasto mengungkapkan, PDIP telah melakukan praktik politik guna menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal Partai, yang menempatkan merit sistem melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan Partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Semuanya diterapkan secara musyawarah tanpa voting, dan dipimpin oleh ideologi Pancasila.

“Hasilnya, kualitas kepemimpinan Partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDI Perjuangan menegaskan sebagai Partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural Partai,” tutupnya.