Buntut Putusan MK, DPR Desak Pimpinan Penyelenggara Pemilu dan Mendagri Mundur

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, meluapkan kekesalannya terhadap penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) serta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kekesalan ini dipicu oleh dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah, setelah MK membacakan putusan 40 perkara sengketa Pilkada.

Deddy menilai bahwa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pemilu paling bermasalah dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. “Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah, sah!!” ucap Deddy saat rapat kerja dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurut Deddy, hampir 60 persen Pilkada Serentak 2024 dipenuhi berbagai persoalan yang melibatkan penyelenggara pemilu. “Hampir 60 persen pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai? Besok-besok korupsi semua, Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita,” tegasnya.

Deddy menilai pimpinan KPU dan Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak mampu menjaga profesionalisme kerja sebagai penyelenggara pemilu. “Nanti kita teriak kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil. Bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget,” tukasnya.

Oleh karena itu, Deddy meminta jajaran pimpinan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP, maupun Kemendagri, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. “Sampah masuk, sampah keluar. Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur. Karena tanggung jawabnya negara ini,” kata Deddy.

Menurutnya, ini bukan soal jabatan, tetapi tanggung jawab penyelenggara pemilu, DPR, dan Kemendagri kepada rakyat. “Tolonglah. Saya minta tolong. Saya minta tolong Bapak-Bapak, Ibu. Semua mundur. Kalau gak berani mundur sendiri, saya ikut mundur. Gak bener,” demikian Deddy. (Mun/Ari Wibowo)