PDIP Ungkap Alasan Megawati Izinkan Kader Ikut Retret di Magelang

AKTUALITAS.ID – Politikus PDIP, Guntur Romli, mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akhirnya memberikan izin kepada kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret yang digelar di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Guntur, sejak awal Megawati tidak pernah melarang kadernya untuk ikut retret, namun partai membutuhkan waktu untuk konsolidasi internal menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.

“Ibu Ketua Umum membutuhkan waktu untuk konsolidasi dan komunikasi internal, makanya dibutuhkan suatu jeda, karena itu, bahasanya menunda,” kata Guntur, Kamis (27/2/2025). Ia menjelaskan bahwa setelah menilai situasi lapangan dan mendapatkan laporan dari Pramono Anung, koordinator kepala daerah PDIP, para kepala daerah diminta untuk menyelesaikan agenda mereka di retret hingga selesai.

Guntur juga menambahkan bahwa ada keterlambatan informasi mengenai instruksi penundaan retret dari Megawati, yang menyebabkan sebagian kepala daerah PDIP sudah berada di lokasi sebelum informasi tersebut diterima. Selain itu, desakan dari partai-partai koalisi pengusung kepala daerah PDIP untuk ikut dalam retret turut menjadi faktor yang dipertimbangkan Megawati.

“Karena permintaan partai-partai koalisi, karena kepala daerah kader PDI Perjuangan maju bersama parpol-parpol lain. Nah ini langsung dilaporkan dan dikomunikasikan oleh Mas Pram ke Ibu Ketua Umum,” ungkap Guntur.

Kini, Megawati telah mengizinkan para kader untuk mengikuti retret. Bagi yang belum ikut pada gelombang pertama (21-28 Februari), mereka dapat bergabung pada gelombang kedua.

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke retret setelah penahanan Hasto Kristiyanto. Meski demikian, sejumlah kepala daerah PDIP tetap hadir, termasuk Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengakui bahwa instruksi penundaan retret tersebut merupakan dampak dari penahanan Hasto yang dinilai bukan hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai peristiwa politik yang memengaruhi stabilitas partai. “Penahanan seorang sekjen partai (Hasto) menjadi masalah serius bagi partai kami,” kata Basarah dalam konferensi pers. (Mun/Ari Wibowo)