Puan Maharani Desak Evaluasi Hakim Usai Terungkap Suap Kasus Ekspor CPO

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menyeret sejumlah hakim ke meja hijau.

Putri Presiden ke-5 itu menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap para penegak hukum, terutama hakim, untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.

“Sebaiknya dievaluasi,” ujar Puan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Baca Juga: RILEKS: Kilas Balik Perkembangan Hukum di Indonesia

Politikus PDI Perjuangan itu menilai evaluasi dibutuhkan guna membangun kembali integritas dan mentalitas para aparat hukum agar tidak mudah tergoda praktik suap. Ia menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tubuh lembaga peradilan.

“Bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum untuk bisa dibenahi,” tambahnya.

Baca Juga: Kasus Dini Sera, Kekasih yang tak Dianggap

Kasus yang disorot Puan mencuat usai Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi terkait vonis lepas terhadap terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Ketiga hakim tersebut adalah Agam Syarif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto. Mereka diduga menerima uang suap untuk mempengaruhi putusan perkara.

Total tujuh orang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara ini. Selain ketiga hakim, ada nama Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, panitera muda Wahyu Gunawan dari PN Jakarta Utara, serta dua pengacara, Marcella Santoso dan Ariyanto.

Ariyanto dan Marcella diketahui sebagai penasihat hukum dari tiga terdakwa korporasi besar dalam kasus ini: Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Vonis lepas terhadap ketiganya dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025. Putusan ini jauh berbeda dari tuntutan yang sebelumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum. (Purnomo)