Data Dapodik Tidak Akurat, Program Makan Bergizi di Mimika Terhambat

AKTUALITAS.ID – Ketidakakuratan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu kendala serius dalam pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Masalah sinkronisasi data ini menyebabkan terjadinya distribusi yang tidak tepat sasaran dan inefisiensi logistik di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, mengungkapkan adanya disparitas yang mencolok antara database administratif pusat dengan fakta sosiologis di sekolah-sekolah lokal.

“Sejujurnya data Dapodik tidak akurat. Ada semacam manipulasi. Misalnya, ada murid yang sudah meninggal tapi masih tercatat, atau yang sudah pindah namun datanya belum diperbarui,” ujar Antonius saat memberikan keterangan pada Rabu 15 April 2026.

Dampak Logistik dan Pemborosan Anggaran
Ketidakpastian jumlah siswa ini berdampak langsung pada penyiapan logistik makanan.

Antonius mencatat bahwa penggunaan data usang menciptakan kekacauan di mana beberapa sekolah menerima porsi berlebih hingga terbuang, sementara sekolah lain justru mengalami kekurangan jatah.

“Akibatnya, penyiapan MBG ada yang kurang, ada yang lebih. Datanya tidak pasti, sehingga distribusi tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Selain persoalan data, tantangan juga muncul dari sisi birokrasi. Meski terdapat rencana strategis untuk membangun 18 titik dapur umum di tingkat kabupaten, Dinas Pendidikan mengaku belum menerima dokumen resmi atau landasan hukum tertulis terkait proyek tersebut.

Hingga pertengahan April 2026, koordinasi antarlembaga dinilai masih bersifat informal. Dinas Pendidikan Mimika saat ini membatasi perannya hanya pada koordinasi penyediaan lahan untuk infrastruktur pendukung.

“Memang sudah ada komunikasi mengenai 18 titik dapur, tetapi itu masih sebatas lisan, belum ada surat resmi,” jelas Antonius. “Kami hanya bisa berkoordinasi. Kami menyiapkan tempat untuk pembangunan dapur-dapur sementara.”

Kondisi ini diperparah dengan kurangnya transparansi mengenai penghentian sementara program MBG di sejumlah sekolah. Dinas Pendidikan mengonfirmasi bahwa mereka tidak mendapatkan pemberitahuan formal mengenai alasan teknis di balik jeda operasional tersebut.

“Kami belum mendapatkan informasi resmi. Hanya sebatas komunikasi saat mereka datang bersilaturahmi,” tambah Antonius.

Selama program nasional ini mengalami kendala teknis, kebutuhan gizi siswa di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika sementara waktu masih bergantung pada inisiatif bantuan makanan tambahan mandiri dari Dinas Pendidikan setempat.

Pemerintah daerah mendesak adanya audit menyeluruh dan sinkronisasi data agar program prioritas ini tidak hanya menjadi proyek seremonial, melainkan mampu menjangkau siswa yang paling membutuhkan.

(Penulis: Ahmad)