Mentan Tegaskan Proses Hukum Proyek Fiktif Rp5 Miliar Tetap Berjalan

AKTUALITAS.ID – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan proses hukum terhadap seorang pengamat yang diduga menyebarkan opini tanpa dasar dan terlibat dalam proyek fiktif senilai Rp5 miliar di Kementerian Pertanian (Kementan) tetap berjalan dan tidak akan dihentikan oleh penegak hukum.

“Kami sudah lakukan investigasi, dan penegak hukum telah menyimpulkan adanya kerugian negara. Proses hukum akan saya percepat karena banyak yang me-loby kepada saya untuk dimaafkan. Saya tolak dan siap menghadapi resiko demi rakyat,” ujar Amran saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Menurut Amran, pengaduan terhadap pengamat tersebut dilandasi keresahan publik, khususnya para petani, atas narasi negatif yang tidak berdasar dan dianggap merusak semangat swasembada pangan yang tengah dibangun pemerintah.

Baca Juga: Kompak, Mentan dan Wamentan Pantau Operasi Pasar Murah di Palembang

Amran mengungkapkan pengamat tersebut bukan sosok asing di lingkungan Kementan. Ia merupakan guru besar dari universitas ternama yang sempat mendapatkan proyek-proyek besar di kementerian.

Berdasarkan hasil audit internal, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek fiktif dan pengadaan barang yang tidak digunakan.

“Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak. Setelah saya menjabat kembali, tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi. Karena itulah, dia mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar,” jelas Amran.

Ia juga menyoroti kritik dari pengamat tersebut hanya muncul saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pada periode 2019–2023, ketika kementerian dipimpin tokoh lain, kritik serupa tidak pernah terdengar. Kritik baru muncul lagi setelah Amran kembali menjabat pada akhir 2023.

Amran menyebut sebagian besar kritik yang dilontarkan tidak disertai data dan hanya berdasarkan asumsi. Kritik tersebut mencakup berbagai program strategis seperti cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih, hingga pompanisasi dan program makan siang gratis.

Baca Juga: Temukan Isi Minyakita tak Sesuai, Mentan Telepon Mendag dan Bareskrim Minta Diproses

“Pengamat ini juga mengkritik target swasembada pangan, menyebutnya tidak jelas. Bahkan terakhir, ia menuding program makan siang dan susu gratis rawan korupsi. Semua ini dilakukan bukan karena niat membangun, tapi karena kepentingan pribadi,” tegas Amran.

Ia menambahkan Kementan sangat terbuka terhadap kritik membangun berbasis data. Namun, kritik yang bersifat manipulatif dan berpotensi memecah kepercayaan publik dianggap sebagai penyalahgunaan peran intelektual.

“Kami terbuka terhadap kritik. Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi jika kritik digunakan untuk menyamarkan konflik kepentingan, itu adalah bentuk penghianatan,” katanya.

Amran juga menyatakan tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum, termasuk pengamat, mitra kerja, atau pegawai internal Kementan.

“Ini adalah musuh negara. Jangan karena dia pengamat lalu merasa tak bisa disentuh hukum. Tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pengamat bahkan pegawai Kementan sendiri,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum dan menjamin pihak yang bersangkutan akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

“Mohon bersabar, proses ini segera tuntas. Yang bersangkutan akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” pungkasnya. (Purnomo)