Koperasi Desa Merah Putih, Strategi Baru Bangkitkan Ekonomi Indonesia

AKTUALITAS.ID – Pemerintah tengah menggagas pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi desa. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun koperasi desa yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan koperasi ini akan dibentuk secara holistik dan terintegrasi, dengan konsep yang lebih luas dari koperasi konvensional.

Baca Juga: PAN Yakini Dukungan PDIP ke Pemerintah Tanpa Koalisi Sebagai Langkah Positif untuk Indonesia

“Ini koperasi lengkap, ada warung sembakonya, kantor koperasi, klinik dan apotek sederhana, cold storage, dan lainnya. Sembako dari produsen itu langsung ke desa, gapoktan masuk di koperasi ini, jadi kita ingin menghilangkan tengkulak,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan pers yang diterima Aktualitas.id, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, koperasi desa ini akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, dari distribusi sembako hingga layanan kesehatan sederhana. Produk kebutuhan pokok akan dikirim langsung dari produsen ke koperasi, sehingga rantai distribusi lebih singkat dan harga menjadi lebih terjangkau bagi warga desa.

Baca Juga: Dorong Ekonomi Desa! PRIMA Dukung Pembentukan 70 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

Selain itu, koperasi ini akan membuka peluang kolaborasi dengan kelompok tani (gapoktan) lokal, yang akan menjadi bagian integral dari sistem distribusi dan produksi bahan pangan desa.

Mengenai integrasi dengan koperasi desa yang sudah ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi eksisting lainnya, pemerintah masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan skema terbaik.

“Ada koperasi yang sudah eksisting, Bumdes, dan lain-lain, apakah digabung, dibikin baru, itu dibahas lebih lanjut,” ungkapnya.

Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi mandiri, sekaligus memperpendek jalur distribusi pangan nasional dan menghapus peran tengkulak yang selama ini merugikan petani dan konsumen. (Yoke)