Dasco Teken Janji Mundur jika RUU Perampasan Aset Molor

AKTUALITAS.ID – Empat Pimpinan DPR RI mengambil langkah nekat dan tak biasa. Menghadapi desakan hebat massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), mereka secara resmi menandatangani surat pernyataan siap mempertaruhkan jabatan dan mengundurkan diri sebagai anggota dewan jika RUU Perampasan Aset tak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Empat pimpinan yang membubuhkan tanda tangan tersebut yakni para Wakil Ketua DPR: Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Dokumen sakral ini disepakati usai audiensi menegangkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Momen dramatis terjadi ketika perwakilan AMPB mengkritik klausul awal yang hanya menyebut “mundur dari jabatan pimpinan DPR”. Massa menuntut agar klausul dipertegas hingga pelepasan status sebagai anggota DPR. Merespons tuntutan tersebut, Dasco secara langsung merevisi isi surat menggunakan tulisan tangan di lokasi kejadian sebelum akhirnya membubuhkan tanda tangan bersama pimpinan lainnya.

“Alhamdulillah, hasil audiensi dengan Pimpinan DPR RI menghasilkan RUU Perampasan Aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, Pimpinan DPR beserta jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan dan anggota DPR,” tegas pentolan AMPB, Supriyono alias Botok, sembari memamerkan dokumen tersebut kepada awak media.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani tak tampak dalam prosesi penandatanganan tersebut karena sedang berbagi tugas memimpin Sidang Paripurna yang berlangsung bersamaan.

“Memang kami membagi tugasnya karena saya dan Bu Sari memimpin Paripurna, sebelumnya Pak Dasco yang memimpin,” klarifikasi Puan usai sidang.

Komitmen tertulis dengan taruhan kursi dewan ini menjadi sejarah baru di parlemen, sekaligus menguji keseriusan DPR dalam menuntaskan regulasi pembasmi koruptor yang telah lama ditunggu publik. (Mun)