Pengamat: Syarat Capres 2 Fraksi Cuma Akal-Akalan Elite

AKTUALITAS.ID – Wacana mewajibkan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) diusung minimal oleh dua fraksi di DPR menuai kritik tajam. Langkah ini dinilai sebagai akal-akalan politik untuk menghidupkan kembali presidential threshold (ambang batas pencalonan) yang sudah diharamkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Research Associate The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, secara blak-blakan menyebut wacana tersebut bertabrakan dengan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

“Putusan MK telah secara tegas menghapus presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu. Ketentuan itu sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk frasa ‘berapa pun besaran angka persentasenya’,” tegas Arfianto di Jakarta, dikutip Kamis (24/9/2026).

Menurut Arfianto, menyusupkan prasyarat dukungan minimal dua fraksi sama saja menciptakan bentuk pembatasan baru. Hal ini akan membunuh ruang bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calonnya sendiri secara mandiri, terutama bagi partai yang enggan tersandera koalisi.

Lebih jauh, ia mengkritik wacana ini berpotensi membajak kedaulatan rakyat. Pencalonan presiden seolah dipaksa melewati “filter” lobi-lobi elite fraksi di Senayan sebelum disajikan ke publik.

“Legitimasi presiden harus berasal dari suara rakyat, bukan dari kemampuan membangun koalisi fraksi di parlemen. Rakyatlah yang harus menjadi penentu utama siapa yang layak memimpin,” kritik Arfianto tajam.

TII mendesak DPR dan pemerintah untuk patuh pada putusan MK dalam merumuskan desain pencalonan presiden untuk Pemilu 2029, agar murni menempatkan suara rakyat sebagai dasar utama elektoral.

Gagasan kontroversial ini sebelumnya diembuskan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang menyebut ada masukan agar pencalonan presiden didasarkan pada dukungan minimal dua fraksi. Wacana ini kemudian mendapat angin segar dari Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, yang sepakat dan mengklaim aturan tersebut tidak akan menabrak putusan MK. (Bowo/Mun)