Connect with us

NASIONAL

Bansos Dibajak Data Siluman! Politikus PAN Desak Prabowo Segera Bersih-Bersih

Aktualitas.id -

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Ariyadi,

AKTUALITAS.ID – Bantuan sosial (bansos) yang tak kunjung tepat sasaran memantik kritik tajam. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Ariyadi, membongkar skandal karut-marutnya data penerima bansos di lapangan, di mana identitas warga miskin kerap dicatut secara sepihak untuk berbagai transaksi tak bertanggung jawab, mulai dari judi online hingga pinjaman online (pinjol).

Pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ini berakibat fatal. Profil kesejahteraan atau desil warga di dalam sistem administratif mendadak melonjak drastis, sehingga mereka yang sejatinya melarat justru terdepak dari daftar penerima bansos. Slamet menemukan banyak kasus di mana KTP warga digunakan pihak lain untuk memasang sambungan listrik daya rendah, transaksi judi daring, hingga manuver kredit perbankan.

BACA JUGA  Widya Desak RS Pendidikan Unpatti Jadi Prioritas

“Ini harus menjadi evaluasi besar. Tim survei BPS di lapangan harus diperketat dan disesuaikan dengan bukti riil, bukan sekadar melihat data siluman,” desak Slamet dalam diskusi daring, dikutip Senin (19/10/2026).

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, evaluasi total data bansos dinilai sangat krusial untuk menekan angka ketidakpuasan publik. Berdasarkan rilis survei Parameter Politik Indonesia (PPI), tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 65,4%, sementara ketidakpuasan mencapai 32%.

Slamet secara khusus menyoroti ketimpangan tingkat kepuasan antar-generasi. Generasi Z mencatatkan tingkat kepuasan terendah di angka 60,6%, disusul Milenial (63,4%), dan Generasi X (75%). Mengingat Indonesia tengah berada di fase bonus demografi, ia memperingatkan pemerintah agar tidak main-main dalam menjawab tuntutan kelompok usia produktif. Kepercayaan publik harus segera dibayar dengan pembukaan lapangan kerja yang luas serta penyaluran perlindungan sosial yang benar-benar bersih dari intervensi ‘data siluman’. (Mun)

BACA JUGA  Slamet Ariyadi Tagih Janji Penyelesaian Konflik Tanah Adat Rante Balla

TRENDING