Eddy Soeparno: Energi Hijau Harus Jadi Mesin Ekonomi

AKTUALITAS.ID – Transisi energi Indonesia kini didesak untuk naik level. Bukan lagi sekadar janji manis soal iklim, melainkan harus menjadi mesin utama penggerak ekonomi nasional untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa investasi di sektor energi terbarukan wajib memperkuat industri domestik dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memangkas ketergantungan Indonesia pada energi fosil impor.

“Transisi energi harus berjalan beriringan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penguatan ketahanan energi,” tegas Eddy, Senin (28/9/2026).

Salah satu senjata utamanya adalah megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp. Namun, Eddy memberi catatan keras: proyek raksasa ini butuh modal jumbo yang tak mungkin ditanggung negara sendirian.

Dibutuhkan investasi sekitar US$100 miliar untuk merealisasikan program tersebut. Dari angka itu, US$70 miliar diharapkan mengalir dari kantong swasta dan Independent Power Producer (IPP) termasuk untuk sistem penyimpanan baterai (BESS) sementara pemerintah hanya menutup sekitar US$30 miliar.

“Angka investasi ini menunjukkan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kepastian regulasi, kepastian harga, dan kejelasan skema offtake menjadi sangat vital bagi investor,” ujar Eddy.

Agar transisi ini tidak berujung pada kebangkrutan atau lonjakan tarif listrik yang mencekik rakyat dan industri, Eddy membeberkan lima fondasi mutlak yang harus dibangun:

Keselarasan dengan target pertumbuhan ekonomi.

Penguatan ketahanan energi nasional.

Biaya yang terjangkau dengan skema pembiayaan yang kredibel.

Kesiapan industri domestik untuk bersaing.

Integritas iklim melalui penurunan emisi yang terukur.

Sebagai pimpinan parlemen, Eddy menjamin MPR dan DPR akan terus membuka ruang dialog agar kebutuhan dunia usaha sejalan dengan regulasi pemerintah. Pembiayaan konsesional harus dimanfaatkan untuk menutup celah kelayakan proyek (viability gap) tanpa membebani masyarakat.

“Keberhasilan transisi energi bukan diukur dari seberapa cepat kita bangun pembangkit, tapi seberapa baik proyek ini menjawab kebutuhan ekonomi dan ketahanan energi. Solar energy harus jadi sumber pertumbuhan baru yang memperkuat daya saing RI di kancah global,” tutupnya. (Mun)