Dukung Usulan Prodem, Radhar Tribaskoro Beberkan Alasan Dasco Layak Dampingi Prabowo

AKTUALITAS.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 memicu dinamika baru dalam bursa pengisian kursi pendamping Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nama mulai diperbincangkan publik, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Yusril Ihza Mahendra, yang proses pemilihannya tetap mengacu pada mekanisme konstitusional melalui usulan dua calon dari Presiden kepada MPR.

Menanggapi bursa tersebut, Radhar Tribaskoro menyatakan dukungannya kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam siaran persnya di Cimahi, Sabtu (14/11/2026), Radhar menyebut sikapnya sejalan dengan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) yang sebelumnya melalui Ketua Majelisnya, Iwan Sumule, menyampaikan dukungan serupa kepada Dasco.

Menurut Radhar, terdapat enam pengalaman konkret yang menunjukkan kecakapan politik serta rekam jejak Dasco dalam menjembatani kepentingan rakyat dengan pengambilan keputusan negara. Pertama, kemampuan membawa kesulitan warga ke pusat keputusan, yang menurut Radhar terlihat saat Dasco menemui Presiden Prabowo pada malam 3 Februari 2025 untuk menyampaikan keluhan distribusi LPG hingga membuahkan instruksi pelonggaran pengecer keesokan harinya.

Kedua, Radhar menilai Dasco mampu mengubah aspirasi menjadi keputusan kelembagaan. Ia merujuk pada peran Dasco memimpin pengambilan keputusan tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 5 Oktober 2026 yang kemudian disahkan DPR sehari setelahnya dan disampaikan langsung kepada massa pekerja.

Ketiga, Dasco dinilai memiliki kapasitas menjaga komunikasi melampaui batas partai politik. Radhar mencontohkan pengakuan Dasco pada Agustus 2025 terkait penyampaian pesan Prabowo kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai Kongres PDIP dan persoalan pemilu.

Keempat, Radhar menyoroti perhatian Dasco dalam menghubungkan program nasional dengan kebutuhan desa. Hal itu tampak dalam audiensi bersama Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia pada 4 November 2025 yang membahas hambatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta keterlibatan BUMDes dalam Koperasi Desa Merah Putih.

Kelima, kemampuan menindaklanjuti tuntutan publik secara terbuka. Radhar mencatat pengumuman Dasco pada 5 September 2025 mengenai keputusan konsultasi pimpinan DPR dan fraksi merespons tuntutan 17+8, berupa penghentian tunjangan perumahan anggota dewan serta moratorium kunjungan kerja luar negeri.

Keenam, Radhar menilai Dasco berperan membuka jalan bagi pembaruan agraria. Setelah mempertemukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pimpinan DPR, dan sejumlah kementerian pada 11 Agustus 2026, DPR kemudian mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat paripurna yang dipimpin Dasco pada 22 September 2026 hingga diundangkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2026.

Berdasarkan rangkaian rekam jejak tersebut, Radhar memandang penempatan Dasco sebagai Wakil Presiden dapat memperkuat kerja pemerintahan, terutama jika disertai pembagian tugas yang jelas dari Presiden untuk mengawal penyelesaian hambatan lintas kementerian.

“Pengalaman-pengalaman tersebut memperkuat harapan saya bahwa Dasco dapat membantu Prabowo membangun pemerintahan yang mampu menyelesaikan persoalan rakyat, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya,” tulis Radhar dalam keterangannya. (Bowo/Mun)