Daeng Sere Minta Uang Makan Prajurit TNI Naik

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit TNI melalui evaluasi Uang Lauk Pauk (ULP) yang dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan kondisi ekonomi saat ini.

Dalam pernyataannya, Daeng Sere mengungkapkan bahwa salah satu opsi yang akan diperjuangkan bersama Komisi I DPR RI adalah mendorong penyesuaian ULP untuk klaster makan siang hingga mencapai Rp50 ribu per porsi, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

“Apabila memungkinkan dengan segala pertimbangan terutama kondisi keuangan kita, mungkin klaster tertentu di angka Rp50.000, khusus klaster makan siang, itu menjadi catatan kami dengan pimpinan,” ujar Daeng Sere, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, kesejahteraan prajurit merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga profesionalisme dan kesiapan pertahanan nasional. Karena itu, persoalan ULP akan dibahas secara khusus bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf Angkatan.

“Kami akan coba rapatkan dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan untuk bisa diperjuangkan yang lebih spesifik terkait ULP,” katanya.

Selain persoalan uang makan, Daeng Sere juga menyoroti sejumlah kebutuhan penunjang operasional prajurit, mulai dari fasilitas mess hingga kondisi alat utama sistem senjata (alutsista) yang digunakan dalam mendukung tugas pertahanan.

Politikus Komisi I DPR RI itu menegaskan bahwa penguatan alutsista tidak boleh dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan personel TNI.

“Kami berjuang dengan teman-teman pimpinan dan sahabat-sahabat Komisi I terkait kesejahteraan karena kesejahteraan adalah kata kunci, dua yang tidak terpisahkan antara alutsista dengan kesejahteraan,” tegasnya.

Menurut Daeng, negara harus mampu menghadirkan keseimbangan antara modernisasi peralatan tempur dan pemenuhan kebutuhan dasar prajurit. Sebab, kekuatan pertahanan tidak hanya diukur dari kecanggihan senjata, tetapi juga kualitas serta kesejahteraan sumber daya manusianya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menegaskan bahwa kebutuhan dasar prajurit harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurut Anton, kesiapan pasukan di garis depan tidak akan optimal apabila aspek kesejahteraan dan dukungan di belakang tidak terpenuhi dengan baik.

“Kebutuhan dasar prajurit harus terpenuhi, jangan sampai kita kirim pasukan kita ke garis depan, tapi garis belakangnya tidak beres. Tentu segala aspek kesejahteraan prajurit harus diperhatikan,” ujarnya.

Tak hanya soal kesejahteraan, Anton juga menyoroti kebutuhan peremajaan radar di Lanud Adi Soemarmo yang dinilai penting dalam memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

Menurutnya, modernisasi radar harus masuk dalam daftar prioritas pembahasan Komisi I DPR RI bersama jajaran TNI Angkatan Udara agar dapat memperoleh dukungan anggaran pada tahun berikutnya.

“Kebutuhan radar ini harusnya skala prioritas, nanti kita akan rapatkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara sehingga bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya,” katanya.

Dorongan dari Komisi I DPR RI tersebut menunjukkan bahwa isu kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista kini menjadi dua agenda strategis yang akan terus diperjuangkan dalam pembahasan sektor pertahanan nasional. Dengan prajurit yang lebih sejahtera dan peralatan yang lebih modern, kemampuan pertahanan Indonesia diharapkan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan ke depan.(Mun)