Presiden Macron Tolak Mendagri Mundur

AKTUALITAS.ID – Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan mempertahankan Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez meski gelombang kerusuhan dan penjarahan yang melanda berbagai kota memicu tekanan politik besar dari kubu oposisi.

Keputusan itu diambil setelah Nunez mengajukan pengunduran diri menyusul meluasnya aksi kekerasan yang pecah saat demonstrasi nasional terkait tingginya biaya hidup. Namun Macron menilai stabilitas komando keamanan lebih penting di tengah situasi yang masih rawan.

Kerusuhan yang meledak pada akhir pekan disebut sebagai salah satu aksi kekerasan urban paling serius dalam beberapa tahun terakhir di Prancis. Demonstrasi yang awalnya berlangsung untuk memprotes meningkatnya biaya hidup berubah menjadi aksi pembakaran, penjarahan massal, dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Data Kementerian Dalam Negeri Prancis menunjukkan hampir 2.400 orang ditangkap dalam operasi besar-besaran pada Sabtu (17/10/2026). Sementara itu, sekitar 1.000 anggota kepolisian dan petugas keamanan mengalami luka-luka saat berupaya mengendalikan kerusuhan.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah gedung publik menjadi sasaran vandalisme. Balai kota dibakar, toko-toko dijarah, dan berbagai bangunan dipenuhi coretan selama aksi berlangsung.

Tekanan politik pun langsung mengarah kepada Laurent Nunez. Sejumlah tokoh oposisi menuding pemerintah gagal mengantisipasi eskalasi demonstrasi hingga berubah menjadi kerusuhan besar.

Meski demikian, Istana Elysee mengumumkan bahwa Macron menolak pengunduran diri tersebut.

“Menteri Dalam Negeri telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden pada Minggu,” demikian pernyataan resmi Istana Elysee.

Menurut istana kepresidenan, Macron memandang keberlanjutan kepemimpinan di sektor keamanan sangat penting untuk menjaga rantai komando kepolisian dan aparat keamanan di tengah krisis.

Di sisi lain, Macron tidak menutup mata terhadap kelemahan yang terjadi. Presiden Prancis itu secara terbuka mengakui adanya kegagalan dalam aspek perencanaan dan intelijen yang menyebabkan demonstrasi berkembang menjadi aksi kekerasan berskala luas.

Macron meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh, sekaligus mengambil langkah-langkah baru untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Ia juga memerintahkan penerapan metode operasional baru bagi aparat keamanan guna meningkatkan efektivitas penanganan demonstrasi dan potensi kerusuhan di masa mendatang.

Gelombang protes yang melanda Prancis dipicu kemarahan publik terhadap tingginya biaya hidup, memburuknya layanan publik, serta berbagai persoalan sosial yang dinilai belum terselesaikan. Ketidakpuasan itu kemudian meledak menjadi aksi jalanan yang berujung kekacauan di sejumlah kota besar.

Meski aparat keamanan telah dikerahkan dalam jumlah besar, bentrokan masih terjadi di beberapa wilayah termasuk Paris dan Marseille. Polisi antihuru-hara terus disiagakan untuk mencegah penjarahan susulan dan memulihkan ketertiban.

Keputusan Macron mempertahankan Nunez kini menjadi pertaruhan politik penting bagi pemerintah Prancis. Di tengah tekanan oposisi dan kemarahan publik, efektivitas langkah pemerintah dalam memulihkan keamanan akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Macron dalam beberapa pekan ke depan. (Mun)