RIAU
Polda Riau Bongkar Gudang Pupuk Palsu, 9,7 Ton Disita
AKTUALITAS.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau membongkar sindikat produksi dan peredaran pupuk palsu berskala besar di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita barang bukti sebanyak 9,7 ton pupuk oplosan serta meringkus seorang pelaku berinisial JN (40).
Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus yang merugikan para petani ini berawal dari laporan masyarakat pada 12 November 2026 lalu. Tim penyidik kemudian bergerak menelusuri aktivitas mencurigakan di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
“Begitu mendapat informasi, kemudian kita telusuri hingga dilakukannya penangkapan dan penyitaan barang bukti,” ujar Ade Kuncoro kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Dalam operasi penindakan, petugas mulanya mencegat satu unit mobil pikap Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang mengangkut karung pupuk bermerek Super Fosfat SP-36 kemasan 50 kilogram. Pengembangan penyelidikan lantas mengarah ke sebuah gudang yang disewa oleh tersangka JN.
Saat menggeledah gudang tersebut, polisi menemukan tumpukan pupuk siap edar seberat total 9,7 ton lengkap dengan peralatan yang digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang produk secara ilegal.
Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka menjalankan praktik curang dengan mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dan pupuk organik merek Bola Dunia. Campuran tersebut kemudian dikemas ulang menggunakan karung merek lain agar tampak seperti produk pupuk standar pabrikan.
Aksi ilegal ini diketahui telah beroperasi sejak 13 Oktober 2026. Tersangka menjual pupuk oplosan tersebut seharga Rp160 ribu per karung (berat 50 kilogram), dengan margin keuntungan bersih mencapai Rp80 ribu atau 100 persen dari tiap karung yang terjual.
Polda Riau menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk mafia pertanian yang mengancam sektor ketahanan pangan dan merugikan petani lokal.
Atas perbuatannya, JN dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juncto Permentan Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik, serta Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kepolisian turut mengimbau para petani dan distributor agar lebih selektif memeriksa keaslian kemasan maupun legalitas izin edar pupuk, serta segera melapor apabila menemukan indikasi peredaran produk mencurigakan di lapangan. (Irawan/Mun)
-
EKBIS18/11/2026 09:30 WIBIHSG Melonjak 1 Persen ke Level 5.357
-
EKBIS18/11/2026 10:30 WIBRupiah Bangkit Tipis ke Rp18.247 per Dolar AS
-
JABODETABEK18/11/2026 10:00 WIBSarifah Ainun Pertanyakan Arti “Siber” dalam RUU KKS
-
NASIONAL18/11/2026 09:00 WIBRUU AI Diusulkan Masuk Prolegnas Jangka Menengah
-
POLITIK18/11/2026 11:00 WIBKPU: Seluruh Anggota DPR Telah Diverifikasi dan Memenuhi Syarat Pendidikan
-
NUSANTARA18/11/2026 12:30 WIBBMKG Peringatkan Gelombang hingga 2,5 Meter di Perairan Ini
-
EKBIS18/11/2026 11:30 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Turun
-
POLITIK18/11/2026 13:00 WIBPKB Duga PSI Bukan Lagi Koalisi Pemerintah

















