Ketum Demokrat Dorong Rekonsiliasi Peristiwa 30 September 1965

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong rekonsiliasi atas peristiwa Gerakan 30 September pada 1965 silam. AHY menyebut benturan ideologi yang terjadi saat itu telah memakan korban anak bangsa sendiri.

“Rekonsiliasi harus menjadi kehendak seluruh elemen bangsa. Termasuk para keluarga ulama, aktivis dan masyarakat kita yang menjadi korban ketidakadilan dalam lintasan sejarah bangsa,” kata AHY di Twitter-nya, @AgusYudhoyono, Rabu (30/9/2020).

AHY mengatakan rekonsiliasi nasional menjadi salah satu langkah untuk merajut sejarah bangsa dalam tragedi tersebut.

Upaya rekonsiliasi telah berjalan sejak era Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyon, hingga Presiden Joko Widodo.

“Tetapi memang tidak mudah, jika meletakkan rekonsiliasi pada satu catatan sejarah saja,” ujarnya.

AHY sendiri merupakan cucu Letnan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, mantan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat. Sarwo Edhi memiliki peran penting dalam penumpasan pascagerakan 30 September.

Putra sulung SBY itu dikenal sebagai cucu Pak Ageng, panggilan Sarwo Edhi, di Kompleks Cijantung, Jakarta Timur. Para tetangganya. kata AHY, menyebut kakeknya sebagai penumpas PKI.

“30 September adalah satu dari banyak catatan sejarah bagaimana Pancasila dipertahankan dengan keringat, air mata dan nyawa,” katanya.

Isu kebangkitan PKI kerap muncul ke permukaan publik pada akhir September setiap tahunnya. Putra Pahlawan Revolusi Sutoyo Siswomiharjo yang juga Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menyebut isu kebangkitan PKI akan selalu muncul jelang 30 September.

Agus tak memungkiri isu PKI kerap menjadi gorengan politik oleh sejumlah pihak.

“Karena kemunculan berulang pada saat yang tetap itu, sulit dipungkiri bahwa isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik,” kata Agus dalam webinar Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik? yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Selasa (29/9).