POLITIK
AHY ke PDIP: Tugas Oposisi Kritik dan kasih Solusi, Bukan Pecah Belah Bangsa
AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan. AHY menegaskan setiap partai memiliki hak menentukan sikap politiknya masing masing selama tetap mengutamakan kepentingan nasional.
“Saya menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangan masing masing. Semua punya agenda dan kepentingan. Tetapi mari kita menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan,” kata AHY di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu, pembahasan mengenai kontestasi politik 2029 masih terlalu dini. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa dinilai perlu lebih fokus pada persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Fokus kita adalah ekonomi. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, daya beli masyarakat terjaga, lapangan pekerjaan terbuka, kemiskinan bisa diturunkan, dan ketimpangan dapat ditekan,” ujarnya.
AHY menilai dinamika politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, perbedaan posisi politik tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.
Politikus Demokrat itu mengingatkan perjalanan menuju Pemilu 2029 masih cukup panjang sehingga energi bangsa sebaiknya diarahkan pada agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Terkait isu politik, saya rasa hal itu biasa dan wajar. Politik memang dinamis dan kadang menghangat. Tetapi mari kita sadari saat ini masih tahun 2026 dan menuju 2029 masih cukup lama,” katanya.
Dirinya juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan dalam demokrasi. Menurut AHY, partai yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki peran strategis untuk memberikan kritik dan masukan yang konstruktif.
“Ketika menjadi oposisi, tugasnya memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif serta menghadirkan solusi, bukan memecah belah bangsa,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan partainya tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kekuasaan. Said menegaskan sikap tersebut merupakan keputusan politik yang jelas dan bukan posisi abu abu. (Micko)
-
NASIONAL22/09/2026 19:00 WIBDPR Bongkar Skandal Label Gizi Beras
-
RIAU23/09/2026 11:45 WIBWartawan dan Pejabat Bengkalis Adu Mekanik di Haornas 2026
-
NASIONAL23/09/2026 06:00 WIBDPR: Jangan Tunggu Kapal Tenggelam Baru Bergerak
-
DUNIA23/09/2026 00:00 WIBSerangan Saudi Hantam Mokha, Anak-anak Jadi Korban
-
NASIONAL22/09/2026 16:00 WIBNasim Khan: Tata Niaga Harus Berpihak Petani
-
POLITIK22/09/2026 20:00 WIBPengamat: Syarat DPR 5% Bikin Partai Gerakan Rakyat Kelabakan
-
POLITIK23/09/2026 11:00 WIBPuan: Wacana Capres 2 Partai Belum Resmi
-
NASIONAL22/09/2026 17:00 WIBRuby Chairani: Penambahan Anggaran Kemendikti Saintek Harus Sejalan dengan Target Terukur

















