Wagub Mawardi Yahya: Reforma Agraria Merupakan Masalah Kompleks

AKTUALITAS.ID – Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri acara konsultasi publik Sumsel program percepatan reforma agraria (PPRA) bertema “Terpetakannya Potensi Konflik dan Masalah Aspek Lingkungan dan Sosial di Wilayah Kerja PPRA” di Hotel Novotel Palembang, Kamis (15/10/2020).

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Mawardi katakan bahwa reforma agraria merupakan masalah yang kompleks. Dimana Presiden juga telah melakukan pembagian ribuan hektar setifikat tanah secara langsung kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mempunyai legalitas mengenai kepemilikan tanahnya.

“Pemerintah sebagai pemegang amanah, harus terus memperbaiki reforma agraria yang diinginkan, sehingga terus menjadi lebih baik secara bertahap,” ujarnya, dalam siaran persnya yang diterima aktualitas.id, Selasa (20/10/2020).

Mawardi mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan akan dilakukan pembahasan mengenai proses pemetaan, diskusi terkait permasalahan teknis yang mungkin ditemui dilapangan untuk mewujudkan reforma agraria sehingga didapatkan solusi yang terbaik dan dapat diaplikasikan.

“Pemetaan dan pembenahan perlu dilakukan sehingga agraria di Indonesia, dan khususnya Sumsel dapat terus menjadi lebih baik,”tuturnya

Sementara itu, Kakanwil BPN Sumsel, Drs Pelopor, M.Eng, Sc, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan percepatan reforma agraria di Sumsel, ini dilakukan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan. Penerapnnya akan memperhatikan aspek -aspek lingkungan dan aspek sosial budaya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

“Percepatan reforma agraria dilakukan untuk menciptakan keadilan agraria di semua level dan sektor pada tingkatan pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat. Diantaranya dengan penyelesaian konflik-konflik, selain itu dengan pembentukan gugus tugas reforma agraria, pemetaan, konsultasi publik. Kita akan mengajak semua pihak untuk bersama – sama menyukseskan kegiatan perceptan pendaftaran tanah diseluruh Sumsel,” katanya

Ia menargetkan paling lambat akhir tahun 2025 seluruh masyarakat telah mendaftarkan tanah yang akan terdata dengan sistematis. Sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan kedepannya. Selain itu, juga perlu diberikan edukasi pengelolaan tanah bagi pemilik tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan keluarganya.

Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Neng Muhaiba.