Jika Terbukti Melanggar Secara TSM, Bawaslu akan Diskualifikasi Paslon Petahana PALI

AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Selatan memastikan akan membatalkan pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nomor urut 02 Heri Amalindo-Soemarjono (HERO) jika terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Laporan dari paslon 01 Devi Harianto-Darmadi itu diteruskan Bawaslu PALI ke tingkat provinsi sesuai aturan.

Anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan Antar Lembaga Ahmad Junaidi mengaku belum menerima pelimpahan laporan. Menurut dia, laporan kemungkinan masih diregistrasi stafnya dan selanjutnya diserahkan ke pimpinan.

“Saya belum tahu soal itu (laporan pelimpahan), mungkin diregistarsi dulu di staf, baru disampaikan ke kita,” ungkap Junaidi, Senin (19/10/2020).

Menurut dia, pelimpahan berkas laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Pasal 3 dan 14, Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi Pilgub, Pilbup, Pilwako, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Berbeda halnya dengan laporan paslon petahana Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak di pilkada Ogan Ilir.

“Betul, di aturannya memang TSM bisa dilakukan register di kabupaten dan tindaklanjuti provinsi. Beda dengan di Ogan Ilir karena beda obyek dan beda laporan, laporannya pelanggaran administrasi,” ujarnya.

Meski demikian, sanksi terhadap paslon petahana PALI tidak berbeda dengan paslon petahana Ogan Ilir. Jika terbukti, paslon HERO bisa diberikan sanksi maksimal yakni pembatalan pencalonan atau diskualifikasi.

“Kalau terbukti, sama didiskualifikasi juga (sama dengan pilkada Ogan Ilir),” tegasnya.

Dalam lima hari setelah menerima pelimpahan laporan, pihaknya akan melakukan penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan terhadap saksi baik pelapor maupun terlapor. Selanjutnya diterbitkan keputusan atau rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti.

“Prosesnya sama, lima hari kerja juga,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, paslon 02 HERO dilaporkan paslon 01 melalui kuasa hukum Riasan Sahri ke Bawaslu PALI, Kamis (15/10). Mereka menilai pasangan petahana nomor melakukan sepuluh pelanggaran secara TSM.

Kesepuluh pelanggaran itu diawali dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang perpanjangan beasiswa bagi 59 mahasiswa yang dilakukan Heri Amalindo sebelum cuti pada 5 Oktober 2010. Pada saat itu, Heri Amalindo sudah ditetapkan sebagai calon bupat.

“Itu dilakukan sehari sebelum cuti mulai 6 Oktober 2020. Kami anggap perbup itu menguntungkan calon petahana,” ujar Riasan Sahri, Jumat (16/10).

Kemudian, paslon petahana dan tim memasang poster atau tulisan berisi ucapan terima kasih kepada Heri Amalindo yang sudah membedah rumah warga dan menyatakan dukungan untuk memenangkannya periode kedua.

“Padahal program itu dari pemerintah pusat, bukan Pemkab PALI. Jelas sekali program ini dimanfaatkan petahana agar seolah-olah program itu bantuan paslon 02,” kata dia.

Selanjutnya ditemukan foto kepala desa baik definitif maupun persiapan berpose dengan menunjukkan nomor urur 02. Pihaknya menemukan barang bukti termasuk di media sosial.

“Pelanggaran keempat, paslon 02 melibatkan berpose melambangkan nomor urut 02. Ada juga kampanye terselubung yang melibatkan Kadis Pendidikan pada 3 dan 4 Oktober 2020 dan mengundang pelajar SMA dan SMK. Itu acara Disdik tapi juga mengundaklng cawabup 02 yang tidak ada hubungan sama sekali,” kata dia.

Ada juga pemberian bantuan dampak Covid-19 dengan foto Heri Amalindo sebelum ditetapkan cabup. Begitu juga pembagian sembako bagi penerima PKH di Desa Pengabuan oleh Heri Amalindo pada 12 Oktober 2020 atau sudah memasuki masa kampanye.

“Kami juga temukan pelanggaran paslon 02 selalu membagikan saweran (uang) ke warga setiap acara. Terbaru di Desa Gunung Menang pada 12 Oktober 2020, kami ada videonya,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran berikutnya adalah kebijakan OPD mengirimkan data baru mahasiswa yang menerima kurang mampu untuk diberikan bantuan. Dan terakhir melibatkan organisasi yang dibiayai APBD mendukung paslon 02.