Bawaslu Siapkan Armada Relawan Kawal Pemilu

AKTUALITAS.ID – Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, tetapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai memasang radar pengawasan dari sekarang.

Bawaslu menggandeng DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Tak tanggung-tanggung, sekitar 1.000 relawan disiapkan untuk membantu mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2029 di 27 provinsi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dan DPP Pemuda Lira di Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti di tingkat pusat. Bawaslu di daerah juga diminta menindaklanjutinya bersama struktur Pemuda Lira hingga tingkat kabupaten dan kota.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti di Badan Pengawas Pemilu, tetapi juga akan ditindaklanjuti oleh 27 provinsi lainnya dan nanti tergantung dari kekuatan teman-teman DPP Pemuda Lira di cabang di tingkat kabupaten dan kota,” kata Rahmat.

Pemuda Lira menyatakan kesiapannya memperluas kerja sama tersebut ke berbagai daerah.

Ketua Umum DPP Pemuda Lira periode 2026-2031, Sultoni, mengatakan organisasinya akan bersinergi dengan Bawaslu hingga tingkat provinsi.

“Pada dasarnya target kami, kami akan bersinergi dengan Bawaslu sampai dengan 27 provinsi. Jadi kami akan membantu pengawasan semaksimal mungkin agar pemilu ini menjadi pemilu yang bermartabat dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat,” kata Sultoni.

Sultoni menyebut sekitar 1.000 relawan telah disiapkan untuk membantu pengawasan Pemilu 2029.

“Kita kurang lebih 1.000 relawan yang akan siap membantu Bawaslu di 27 provinsi untuk menyukseskan pengawasan Pemilu 2029,” ujarnya.

Angka tersebut menunjukkan upaya memperluas pengawasan pemilu berbasis masyarakat mulai dipersiapkan lebih awal.

Rahmat menegaskan pengawasan pemilu bukan semata-mata pekerjaan penyelenggara.

Keterlibatan masyarakat, kelompok pemuda, mahasiswa, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk memperlebar jangkauan pengawasan.

Bawaslu ingin partisipasi publik tidak hanya muncul ketika hari pemungutan suara tiba. Masyarakat justru didorong ikut mengawal setiap tahapan agar potensi pelanggaran dapat lebih cepat diketahui.

“Kami menargetkan sebanyak-banyaknya kerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama para pemuda, mahasiswa, yang kemudian akan mengawasi penyelenggaraan dan juga ikut membantu penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang,” ujar Rahmat.

Dengan pola pengawasan partisipatif, publik diharapkan tidak sekadar menjadi penonton dalam proses demokrasi.

Bawaslu juga mengingatkan bahwa persiapan Pemilu 2029 tidak bisa dilakukan mendadak.

Rahmat menyebut tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada 2027. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Artinya, pengawasan harus dipersiapkan sebelum tahapan resmi berlangsung.

Karena itu, penguatan jaringan relawan sejak dini dinilai penting untuk memastikan pengawasan dapat menjangkau lebih banyak wilayah.

Kolaborasi Bawaslu dan Pemuda Lira pada akhirnya akan diuji ketika tahapan Pemilu 2029 benar-benar berjalan.

Ribuan relawan yang disiapkan di berbagai daerah diharapkan dapat menjadi bagian dari pengawasan berbasis masyarakat. Mereka nantinya diharapkan membantu memperluas jangkauan pengawasan dan mendorong masyarakat lebih aktif melaporkan dugaan pelanggaran.

Bawaslu sendiri menargetkan kerja sama serupa dengan sebanyak mungkin kelompok masyarakat.

Semakin dekat Pemilu 2029, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan yang kuat dan independen. (Bowo/Mun)