Fadjroel: Pembahasan Reshuffle Hak Preogratif Presiden Jokowi

AKTUALITAS.ID – Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman menampik bahwa ada pembicaraan perombakan pada kabinet Indonesia Maju saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima petinggi enam partai koalisi, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) di istana pekan lalu.

Menurut Fadjroel bahwa pembahasan reshuffle itu hanya menjadi hak prerogatif dari Jokowi selaku presiden, dan pembahasan itu tidak dibicarakan saat pertemuan dengan seluruh pimpinan partai.

“Nah, tidak ada pembicaraan mengenai reshuffle, tidak ada. Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden, tapi saya sampai hari ini mengatakan presiden dan seluruh menteri dalam kabinet Indonesia Maju itu fokus menangani Covid, terutama perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan kesehatan,” jelas Fadjroel saat di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (29/8/2021).

Seumpama jika ada perombakan pada kabinet sekarang ini, kata Fadjroel, hal itu akan disampaikan langsung Jokowi selaku presiden.

“Jadi kalau nanti misalnya ada reshuffle atau perombakan kabinet itu yang akan menyampaikan langsung presiden. Saya hanya akan menyampaikan atau menjelaskan setelah presiden berbicara kepada publik. Sampai hari ini semuanya bekerja sepenuhnya,” ujar Fadjroel.

Pada pertemuan seluruh partai koalisi di Istana Bogor, termasuk PAN. Presiden tutur Fadjroel hanya membahas tentang penanganan Covid-19 di Indonesia, di antaranya, perkembangan ekonomi nasional.

“Kemarin saya bicara dengan Waketum PAN, Yandri Susanto, pada intinya pertemuan di Istana Bogor, itu presiden kan mengundang enam ketum dan sekjen parpol koalisi dan sekaligus mengundang Pak Zul sebagai dari PAN. Pada intinya presiden berbicara mengenai bagaimana penanganan Covid, termasuk soal sekolah tatap muka, karena kemarin presiden menyampaikan semua bagaimana penanganan Covid sehingga bisa diketahui oleh para parpol,” terangnya.

“Kemudian tentang perkembangan ekonomi nasional yang sudah tumbuh pada kuartal II yakni sebesar 7,7 persen. Ketiga tentang pemindahan ibu kota negara baru karena presiden akan menyerahkan surat ke DPR,” katanya.