AKTUALITAS.ID – Hong Kong memasuki masa resesi teknis pada kuartal ketiga tahun ini. Demikian pernyataan pemerintah setempat pada hari Kamis (31/10). Ada beragam faktor pemicu resesi itu, salah satunya adalah protes antipemerintah yang berlangsung selama 21 minggu berturut-turut.
Produk domestik bruto (PDB) mengalami kontraksi sebesar 3,2 persen pada kuartal ketiga 2019 setelah mengalami penurunan 0,5 persen di kuartal sebelumnya, ujar sebuah pernyataan pemerintah.
Lebih lanjut, pemerintah di bekas koloni Inggris itu menyatakan, bahwa penurunan itu adalah efek ikutan dari perang dagang antara AS dan China, dan “insiden sosial yang bersifat lokal.” Istilah terakhir merujuk kepada demonstrasi berkepanjangan yang membuat kota itu menunda sejumlah acara termasuk juga beberapa atraksi populer bagi turis.
Kontribusi pariwisata terbesar
Penurunan kegiatan perekonomian di Hong Kong sebagian besar dipicu oleh menurunnya sektor pariwisata, yang diklaim oleh pemerintah sebagai yang terbesar dalam satu kuartal setelah tahun 2003 ketika kota itu dilanda epidemi SARS.
Kebanyakan turis yang datang ke Hong Kong berasal dari China daratan. Sebagian besar membatalkan rencana perjalanannya akibat protes yang terus terjadi beberapa bulan terakhir ini. Akibatnya, perekonomian Hong Kong diperkirakan akan tetap melemah hingga akhir tahun 2019.
Resesi terjadi ketika ekonomi menurun secara signifikan setidaknya selama enam bulan berturut-turut. Penurunan dapat dilihat dalam lima indikator ekonomi seperti produk domestik bruto, pendapatan, tingkat pengangguran, manufaktur, dan penjualan ritel.
Sian Fenner, ekonom untuk wilayah Asia pada Oxford Economics, mengatakan bahwa perekonomian Hong Kong dihantam dari dua arah. Pertama oleh demonstrasi yang mempengaruhi penjualan ritel dan berdampak kepada turisme. Hantaman kedua adalah perang dagang antara AS dan Cina yang berpengaruh terhadap ekspor.
“Jadi sepertinya kita tidak akan melihat pertumbuhan positif pada kuartal keempat,” ujar Fenner. Pengeluaran belanja konsumen di Hong Kong juga dilaporkan melemah dan orang-orang merasa sangat pesismis, bahwa aksi protes akan segera berakhir.
Protes pelarangan penggunaan topeng
Demonstrasi antipemerintah terbaru yang digelar di Hong Kong terjadi pada Kamis (31/10) bertepatan dengan hari Halloween. Dalam protes ini, massa berjalan di kawasan pejalan kaki, mengenakan kostum Halloween dan menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap peraturan pelarangan penggunaan topeng. Protes ini berujung bentrok dengan polisi yang menyemprotkan gas merica dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Protes di Hong Kong dimulai pada 9 Juni untuk menentang rancangan undang-undang yang akan memungkinkan warga untuk diekstradisi ke CHina daratan. RUU itu secara resmi telah dibatalkan, tetapi protes telah terlanjur tumbuh menjadi gerakan antipemerintah yang lebih besar.
Hong Kong adalah bekas koloni Inggris yang dikembalikan ke pemerintahan Cina pada tahun 1997. Hong Kong memiliki hak istimewa di bawah perjanjian yang disebut “satu negara, dua sistem.”
Tidak ada toleransi bagi tindakan separatis
Seorang pejabat senior di parlemen CHina mengatakan Jumat (01/11) bahwa negara itu tidak akan memberikan toleransi terhadap penyimpangan dari perjanjian “satu negara, dua sistem” yang selama ini berlaku.
Tema Hong Kong adalah bagian penting dalam diskusi rapat pleno Partai Komunis pada Kamis, ujar Shen Chunyao, kepala Komite Hukum Dasar di parlemen.
Rapat tersebut menekankan konsep “satu negara” sebagai pondasi bagi “dua sistem” dan partai akan mendukung pemerintahan di wilayah administrasi khusus, yang juga termasuk Makau, untuk mengetatkan penegakkan hukum, ujar Shen.
Lebih lanjut Shen mengatakan bahwa masyarakat di Hong Kong dan Makau khususnya orang muda dan pegawai pemerintahan mesti memperbaiki “semangat patriotisme” dan pengetahuan mereka akan sejarah Cina.
“Singkatnya, kami akan lebih meningkatkan sistem pemerintah pusat dalam menjalankan kekuasaan administratif penuh di Daerah Administratif Khusus sesuai dengan konstitusi dan Hukum Dasar,” katanya.
Partai komunis China akan “dengan tegas melindungi kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan, dalam jangka panjang melindungi kemakmuran dan stabilitas Hong Kong dan Makau, dan tidak akan menolerir setiap tantangan terhadap sistem ‘satu negara, dua sistem,'” kata Shen.
Partai juga “tidak akan mentolerir tindakan yang memisahkan negara atau membahayakan keamanan nasional, dan dengan tegas mencegah kekuatan eksternal untuk melakukan campur tangan di Hong Kong dan Makau dengan melaksanakan kegiatan separatis, subversif, infiltrasi atau kegiatan yang merusak.”
