Menteri Edhy Minta Pengurusan Izin Kapal Ikan Sejam Rampung

AKTUALITAS.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo meminta proses perizinan kapal tangkap ikan bisa selesai dalam satu jam, atau kurang dari 14 hari. Sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Jokowi menginginkan izin kapal tangkap satu jam saja sudah selesai. Ini bukan hal sepele, tapi saya yakin bisa,” kata Menteri Edhy dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan bidang perikanan budi daya di Kantor KKP, Jakarta, Senin (25/11).

Edhy mengaku telah membicarakan masalah ini dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Ketenagakerjaan. Di mana, kedua institusi tersebut terkait dengan perizinan kapal tangkap ikan.

Edhy berpendapat, saat ini, ketiga kementerian yang terkait perizinan kapal tangkap ikan, sudah sepakat. Ke depan, waktu untuk pengurusan izin dipersingkat dari 14 hari menjadi hanya satu jam.

Dia juga mengutarakan harapan agar hasil pertemuan itu dapat menghasilkan rekomendasi seperti mana saja regulasi yang menghambat, atau adakah sistem distribusi perikanan yang dinilai lebih baik.

Kader Gerindra ini juga siap ditemui kapan saja dan di mana saja, apabila ada pelaku usaha perikanan yang ingin menyampaikan permasalahan. Hal ini lumrah dilakukannya saat menjadi politisi di DPR selama dua periode.

Edhy mengingatkan, salah satu pesan yang dititipkan Kepala Negara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan budi daya perikanan, sebagai upaya melesatkan pertumbuhan ekonomi, devisa negara, dan penciptaan lapangan kerja.

Mengingatkan kembali, Edhy mengakui bahwa tenaga kerja untuk mengurus terkait perizinan sektor kelautan dan perikanan masih belum memadai jumlahnya padahal hal tersebut penting untuk mengurai permasalahan ini.

“Salah satu kesulitan dalam masalah perizinan adalah kekurangan tenaga kerja atau orang yang bertugas melayani,” kata Menteri Edhy dalam Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut dia, pihaknya telah melakukan kajian dan menemukan bahwa jumlah tenaga yang kurang memadai itu antara lain di Batam, juga termasuk pula di DKI Jakarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, pihaknya akan melaksanakan dua langkah terkait hal itu, yaitu pertama akan mencari tambahan tenaga kerja seperti tenaga kontrak, sedangkan kedua adalah menambah jam kerja. “Kami akan menambah jam kerja bisa berlaku 24 jam karena nelayan sendiri juga bekerja selama 24 jam,” katanya.

Namun, Menteri Edhy juga menuturkan bahwa untuk semua hal tersebut masih berupa opsi yang perlu dikaji lebih lanjut. Sementara, Ketua Komisi IV DPR asal PDIP, Sudin berpendapat, solusinya tidak perlu dengan kerja 24 jam per hari, tetapi yang penting ada niat dan komitmen pejabat terkait untuk melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diembannya.