Berita
Pangkas Defisit, Wakil Ketua MPR: Lebih Baik Batalkan Anggaran Ibu Kota Baru
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam rencana mencetak uang baru. Syariefuddin Hasan di Jakarta Jumat (1/5/2020), memberikan saran tersebut sebab uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan membuat rakyat semakin kehilangan daya beli. Ia lebih menyarankan membatalkan anggaran ibu kota baru untuk memangkas defisit. “Saya pikir […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam rencana mencetak uang baru. Syariefuddin Hasan di Jakarta Jumat (1/5/2020), memberikan saran tersebut sebab uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan membuat rakyat semakin kehilangan daya beli. Ia lebih menyarankan membatalkan anggaran ibu kota baru untuk memangkas defisit.
“Saya pikir pemerintah harus hati-hati dalam rencana untuk mencetak uang baru yang akan mendorong inflasi yang tinggi,” kata dia.
Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan membolehkan pemerintah untuk mencetak uang baru.
Badan Anggaran DPR RI juga mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp600 triliun.
Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah Covid-19. Badan Anggaran melihat perlu pembiayaan yang besar untuk mengatasi pandemik virus Corona baik penanganan kesehatan maupun dampak ekonominya.
Syarief Hasan menyarankan pemerintah untuk membatalkan anggaran di bidang infrastruktur dan anggaran ibu kota baru untuk membantu mengurangi defisit APBN. “Sebaiknya anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk ibu kota baru dibatalkan agar bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar,” ucapnya menyarankan.
Syarief Hasan juga mengatakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebaiknya diganti dengan UU APBN-P Tahun 2020. “Kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN-P 2020,” ujarnya.
-
OLAHRAGA21/04/2026 18:00 WIBReli Internasional Camel Trophy Jelajah Kalimantan Diikuti 48 Peserta
-
FOTO21/04/2026 23:59 WIBFOTO: Pemerintah Genjot Pembangunan Hunian Layak di NTT
-
RAGAM21/04/2026 16:30 WIBPerlu Tau, Berikut Makanan yang Sebaiknya Tidak Disimpan Dalam Wadah Plastik
-
EKBIS21/04/2026 17:30 WIBDemi Stabilitas Harga, DMO Minyakita Diusulkan Naik Jadi 60 Persen
-
RIAU21/04/2026 18:30 WIBBupati Zukri Percepat Jaringan Kabel Bawah Laut untuk Masyarakat, Listrik Siap Menyala 24 Jam
-
NASIONAL22/04/2026 00:01 WIBBahas Ketahanan Ekonomi, Presiden Prabowo Terima Ketua DEN
-
PAPUA TENGAH21/04/2026 23:30 WIBFreeport Grassroots Tournament 2026 Kembangkan Bakat Sepak Bola Anak Papua
-
NUSANTARA21/04/2026 20:00 WIBWapres Gibran ke Sentra Pendidikan, Tinjau Fasilitas dan Berintraksi Dengan Pelajar

















