Berita
Kritik PM Bangladesh, Bocah 15 Tahun Ditangkap Polisi
Seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun telah menjadi korban terbaru undang-undang internet Bangladesh yang kontroversial. Dia ditangkap karena mengkritik Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di media sosial. Seperti dilansir AFP, Kamis (25/6/2020) kelompok-kelompok HAM mengatakan UU itu digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat, dengan ratusan orang telah didakwa sejak 2018 atas kejahatan internet, termasuk mencoreng citra […]
Seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun telah menjadi korban terbaru undang-undang internet Bangladesh yang kontroversial. Dia ditangkap karena mengkritik Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di media sosial.
Seperti dilansir AFP, Kamis (25/6/2020) kelompok-kelompok HAM mengatakan UU itu digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat, dengan ratusan orang telah didakwa sejak 2018 atas kejahatan internet, termasuk mencoreng citra Hasina dan tokoh politik senior lainnya.
Polisi di Bhaluka mengatakan pada hari Rabu (24/6) bahwa mereka menangkap Mohammad Emon (15) pada akhir pekan setelah seorang pejabat lokal dari partai yang berkuasa mengklaim remaja itu telah “menjelek-jelekkan … pemimpin kita yang seperti ibu kita”.
Di Facebook, remaja itu menulis bahwa dari 100 taka (US$ 1,20) yang dibayarkan dalam pajak ponsel baru, “25 hingga 35 taka harus diberikan kepada Sheikh Hasina sebagai tunjangan janda karena suaminya sudah tiada”.
Suami Hasina meninggal pada tahun 2009.
TofayelAhammed, anggota dewan lokal yang melaporkan Emon, menyebut pernyataan agresif remaja itu telah membuat penduduk setempat marah. Dia juga menyebut bahwa orang tua Emon mendukung oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh.
Kepala polisi setempat, Main Uddin mengatakan Emon kemudian menghapus unggahan Facebook yang kontroversial itu dan menulis postingan berisi permintaan maaf.
Namun, bocah itu dikirim ke pusat reformasi di mana ia akan menghabiskan waktu untuk “menyadari kesalahannya dan memperbaiki karakternya”, kata Uddin.
Kelompok HAM, Amnesty International mengatakan penangkapan itu “menyoroti bahaya Undang-Undang Keamanan Digital”. Amnesty menyebut UU itu sebagai “senjata untuk menghukum perbedaan pendapat yang sah” dan melanggar kebebasan berekspresi.
“Pihak berwenang semakin menargetkan siapa saja yang memberikan kritik terhadap pemerintah atau partai yang berkuasa,” kata juru kampanye Amnesty Saad Hammadi.
Dalam beberapa minggu terakhir, UU keamanan digital juga telah digunakan untuk menangkap sejumlah orang karena menyebarkan desas-desus palsu di internet tentang virus Corona.
Dalam sepekan terakhir saja, seorang profesor universitas dan seorang dosen ditangkap karena diduga mengolok-olok kematian mantan menteri kesehatan dari partai berkuasa, akibat virus Corona.
-
POLITIK11/11/2026 07:00 WIBWapres Gibran Pamit Mundur Tapi Masih Kerja
-
JABODETABEK11/11/2026 06:30 WIBCek 5 Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini
-
POLITIK11/11/2026 10:00 WIBTok! Ijazah SMA Gibran Dinyatakan Batal oleh MA
-
JABODETABEK11/11/2026 05:30 WIBBMKG: Cuaca Jakarta Hari Ini Full Berawan
-
POLITIK11/11/2026 06:00 WIBPuan: Belum Ada Surpres Panglima TNI di Meja Saya
-
NASIONAL11/11/2026 11:45 WIBUGM Kecam Keras Dugaan Represi Polisi terhadap Mahasiswa dalam Aksi 10 November
-
EKBIS11/11/2026 12:45 WIBMori Hanafi: Ojol Harus Punya Standar Keselamatan
-
NUSANTARA11/11/2026 12:15 WIBSantai di Teras, Oknum Polisi Pengedar Sabu Diciduk Rekan Sendiri

















